DPRD Banten memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Keputusan diambil dalam rapat paripurna 9 Juli 2020 di kompleks pemerintahan provinsi, Curug, Kota Serang.
Dokumen yang dibahas berisi pertanggungjawaban pemerintah provinsi atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya dan menjadi dasar penetapannya sebagai peraturan daerah.
Wakil gubernur menyebut laporan keuangan 2019 sebelumnya memperoleh opini WTP dari BPK. Ia juga menjelaskan langkah setelah persetujuan dewan, yakni menyampaikan rancangan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses pengesahan.
Kilas balik liputan 2020: Anggaran dan pengelolaan keuangan daerah dan konteks daerah
Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.
Laporan keuangan 2019 Kota Tangerang memperoleh opini WTP (24-06-2020)
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kota Tangerang tahun anggaran 2019. Bagi pemerintah kota, ini kali ke-13 secara berurutan memperoleh opini tersebut.
Wali Kota Arief R. Wismansyah menerima hasil pemeriksaan. Laporan yang diperiksa mencakup pertanggungjawaban keuangan daerah pada tahun sebelum pandemi.
Kabupaten Tangerang memperoleh WTP ke-12 berturut-turut (24-06-2020)
Bupati Ahmed Zaki Iskandar menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2019 di kantor BPK di Serang pada 24 Juni 2020. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Hasil tersebut memperpanjang catatan kabupaten menjadi 12 tahun berturut-turut memperoleh WTP. Pada kesempatan itu, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang juga menerima hasil pemeriksaan mereka.
Ketika menerima laporan pemeriksaan, Zaki juga meminta BPK ikut memantau penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19. Permintaan itu menyangkut belanja tahun yang sedang berjalan, sedangkan opini WTP yang diserahkan BPK merujuk pada laporan tahun 2019.
Gubernur menjelaskan alasan perubahan APBD Banten 2020 (28-07-2020)
Wahidin Halim menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan APBD dalam rapat DPRD Banten di Curug pada 28 Juli 2020. Menurut gubernur, perkembangan selama tahun berjalan membuat asumsi anggaran perlu dikaji kembali.
Dalam penjelasan di hadapan dewan, ia menyebut perbedaan antara target dan realisasi sebagai salah satu dasar perubahan. Dokumen yang disampaikan masih berada pada tahap pembahasan rancangan.
Angka belanja yang dipaparkan dalam rapat berubah dari Rp13,21 triliun menjadi Rp9,85 triliun. Selisih Rp3,36 triliun itu diikuti penyesuaian prioritas dan target kegiatan. Penurunan perkiraan pendapatan menjadi salah satu alasan pemerintah provinsi mengajukan perubahan.
Banten memberlakukan keringanan denda kendaraan hingga Desember 2020 (08-11-2020)
Pemprov Banten mengumumkan keringanan sanksi perpajakan kendaraan melalui Pergub 60 Tahun 2020. Pada rapat DPRD 5 November, Gubernur Wahidin Halim menyebut 23 Desember 2020 sebagai batas berlakunya program.
Ketentuan yang diumumkan saat itu mencakup denda pajak kendaraan serta urusan balik nama. Badan Pendapatan Daerah mengarahkan warga yang membutuhkan pelayanan ke jaringan Samsat.
Samsat Rangkasbitung menyosialisasikan pembebasan denda kendaraan (16-11-2020)
UPT Bapenda Banten di Rangkasbitung memperkenalkan kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan yang diatur dalam Pergub 60 Tahun 2020. Masa berlaku yang disampaikan ialah 5 November hingga 23 Desember 2020.
Unit pelayanan mengajak pemilik kendaraan menggunakan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajak selama periode program.
Bagi kelompok warga yang tinggal jauh dari kantor pelayanan, petugas menawarkan Samsat Keliling. Dalam contoh yang disampaikan UPT, warga Gunung Kencana dapat menghubungi tim bila ada sejumlah pemilik kendaraan yang ingin dilayani bersama.
DPRD Banten menyetujui rancangan APBD 2021 dan modal BUMD agrobisnis (01-12-2020)
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banten Andra Soni menyetujui rancangan anggaran provinsi 2021. Rapat juga membahas dan menyetujui usulan penyertaan modal untuk Agrobisnis Banten Mandiri.
Wakil Gubernur Andika Hazrumy dan Sekretaris Daerah Al Muktabar menghadiri rapat tersebut. Kedua keputusan menyangkut perencanaan anggaran daerah untuk periode berikutnya.
Bapenda Banten menargetkan penerimaan dari tunggakan pajak menjelang akhir 2020 (01-12-2020)
Bapenda Banten menyiapkan langkah penagihan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah pada akhir tahun. Tb. Regiasa Fajar dari bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan menjelaskan sasaran tersebut pada awal Desember 2020.
Ia memperkirakan penerimaan dapat mencapai Rp387 miliar hingga 23 Desember bila sekitar separuh tunggakan masuk. Angka itu merupakan target yang diajukan saat itu.


