Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Tanggal itu tercantum pada naskah yang diumumkan Sekretariat Negara dan menjadi rujukan pemberitaan waktu itu.
Penandatanganan mengikuti persetujuan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober. Kedua tanggal tersebut menandai tahap yang berbeda dalam pembentukan undang-undang tahun itu.
Kilas balik liputan 2020: Pemerintahan dan layanan publik dan konteks daerah
Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.
Polisi dan keluarga beri keterangan soal penangkapan anak Wakil Wali Kota Tangerang (03-07-2020)
Pada 3 Juli 2020, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memberikan keterangan tentang penangkapan anak seorang pejabat Kota Tangerang dalam penyelidikan perkara narkotika. Polisi menyebut informasi awal berasal dari warga di sekitar Jalan Taman Bunga V.
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin membenarkan kepada wartawan bahwa orang yang dimaksud adalah putranya. Pemberitaan saat itu mencatat tahap penanganan oleh kepolisian.
Mahasiswa menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja ke DPRD Banten (15-10-2020)
Puluhan mahasiswa dalam Aliansi Persatuan Banten Melawan mendatangi gedung DPRD provinsi untuk memprotes UU Cipta Kerja. Mereka juga menyoroti prioritas pemerintah saat pandemi.
Dalam tanggapan pada Oktober 2020, persoalan kewenangan daerah untuk menolak kebijakan nasional menjadi bagian pembicaraan dengan massa.
HMI MPO meminta presiden menerbitkan perppu terkait Cipta Kerja (21-10-2020)
Pengurus Besar HMI MPO menyampaikan penolakan terhadap rancangan Cipta Kerja yang telah disetujui DPR. Mereka meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkannya.
Permintaan tersebut adalah sikap organisasi dalam perdebatan Oktober 2020 setelah rapat paripurna DPR menyetujui rancangan itu.
Afandi dari pengurus HMI MPO menyebut perlindungan kompensasi pekerja dan pembagian kewenangan pusat-daerah di antara pokok kritik organisasinya. Ia menilai penyederhanaan perizinan juga perlu ditinjau dari kemampuan daerah mengawasi kegiatan industri.
KPK memfasilitasi pembahasan aset Soekarno-Hatta antara kota dan kabupaten (04-11-2020)
Tim Koordinator Wilayah II KPK ikut membahas pemanfaatan aset Bandara Soekarno-Hatta bersama Pemkab dan Pemkot Tangerang. Pertemuan berlangsung di auditorium Angkasa Pura II setelah pembicaraan antardaerah belum mencapai penyelesaian.
Bupati Ahmed Zaki Iskandar mengharapkan pembahasan berikutnya masuk pada rincian teknis. Pada tahap itu para pihak masih mencari penyelesaian pemanfaatan aset.
Warga Koang Jaya menanam sayur di bantaran Cisadane (06-11-2020)
Warga Kampung Baru, Koang Jaya, bersama Dinas Ketahanan Pangan memulai kebun perkotaan di bantaran Cisadane pada 6 November 2020. Lahan yang disiapkan di RT 3 RW 5 memiliki luas sekitar 3.800 meter persegi.
Dinas menyerahkan 600 bibit untuk tahap awal, termasuk sayuran seperti kangkung dan cabai. Bagi warga, kebun tersebut memberi ruang kegiatan bersama selama pandemi.
Dinas perizinan Lebak menjelaskan perannya dalam izin tambang pasir emas (01-12-2020)
Kepala DPMPTSP Lebak Yosep Mohamad Holis mengatakan dinas kabupaten tidak dilibatkan dalam penerbitan izin yang dipersoalkan terkait kegiatan PT Graha Makmur Coalindo di pesisir selatan.
Ia menyebut kewenangan provinsi dalam penjelasan yang diberitakan 1 Desember 2020. Tanggapannya muncul setelah keberatan warga terhadap aktivitas di Cihara, Panggarangan, dan Bayah.
Banten mengupayakan sertifikasi aset situ bersama BPN dan KPK (01-12-2020)
Pemprov Banten meminta dukungan BPN dan KPK untuk mengamankan aset situ yang tersebar di provinsi itu. Pemerintah daerah menyebut 137 situ dalam pembicaraan mengenai aset yang diwariskan ketika Banten terbentuk.
Sertifikasi menjadi perhatian karena kepemilikan sebagian lahan dipersoalkan. Salah satu contoh dalam liputan Desember 2020 adalah Situ Cihuni, yang disebut memiliki luas sekitar 32 hektare.
Trenggono dari pemerintah provinsi menjelaskan bahwa saat aset diserahkan dari Jawa Barat, sebagian catatan hanya berupa daftar nama situ. Ketiadaan berkas pendukung mempersulit identifikasi. Karena itu penentuan batas di lapangan menjadi langkah penting sebelum permohonan sertifikat.
Banten mengalokasikan bantuan keuangan Rp425 miliar untuk delapan daerah (08-12-2020)
Pemprov Banten merencanakan bantuan keuangan senilai total Rp425 miliar bagi delapan kabupaten dan kota pada 2021. Gubernur Wahidin Halim mengaitkan dana tersebut dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Besaran bantuan berubah dalam pembahasan rancangan APBD. Angka yang diumumkan pada Desember 2020 merupakan alokasi untuk tahun berikutnya.
DPRD meminta Kabupaten Serang membatasi pengunjung wisata saat liburan (21-12-2020)
Menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, pimpinan DPRD Kabupaten Serang meminta pemkab mempertimbangkan pembatasan pengunjung tempat wisata. Kekhawatirannya adalah kerumunan di kawasan tujuan liburan.
Bupati Ratu Tatu Chasanah menyinggung perubahan tingkat risiko pandemi di daerah. Lonjakan pengunjung menjadi perhatian dalam persiapan libur akhir tahun.


