LEBAK | TR.CO.ID
Gejolak penertiban antrean mobil truk yang mengirim tandan buah segar (TBS) ke pabrik kelapa sawit PKS Kertajaya di Desa Leuwiipuh, Kecamatan Banjarsari masih terus berlanjut. Dari sekian banyak mobil yang menunggu antrean ada yang langsung masuk ke pabrik dan tidak ikut ngantri.
Menyikapi hal tersebut Tanoe Wijaya, Aktivis lebak selatan Lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) buka suara. Tanoe menduga, ada oknum joki titipan yang bermain dalam penertiban antrean tersebut
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Iya saya selaku kontrol sosial mencurigai ada oknum yang kongkalikong dalam penertiban antrean ini, masa iya ada mobil yang antre 3-4 hari, ada yang cuma satu hari, bahkan ada yang langsung masuk dan tidak ikut mengantre, kan aneh” ujar Tanoe kepada wartawan Rabu (30/10/2024)
Tanoe meminta kepada pihak perusahaan PTPN agar segera ambil langkah tegas dalam penertiban antrean, sebab jika hal itu terus dibiarkan dikhawatirkan akan memancing kegaduhan dan gejolak di masyarakat.
“Dari kerancuan penertiban antrean ini tentunya dapat kita simpulkan, ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan, sudah dapat dipastikan ketegangan yang bakal terjadi” katanya
“Apapun alasannya pihak PTPN harus bisa melakukan tindakan, bila perlu turunkan aparat penegak hukum jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena ini sudah menjadi permasalahan serius” sambungnya.
Sebelumnya, beberapa hari yang lalu puluhan sopir truk pengangkut kelapa sawit sempat mendatangi kantor desa leuwiipuh agar penanganan antrean di tangani oleh pihak desa, hasil dari kesepakatan bersama permintaan itupun disetujui. Namun demikian, penertiban antrean oleh pihak desa hanya berjalan selama dua minggu karena desa tidak bisa mendanai untuk petugas yang mengantur persoalan antrean dan keamanan
“Untuk urusan pengaturan antrean mobil yang mengirim TBS kelapa sawit ke pabrik, semuanya sudah kami serahkan kembali ke pihak PTPN, biar nanti PTPN yang mengatur mau seperti apapun, kami tidak punya anggaran untuk biayai perugas yang mengatur antrean dilapangan” kata H Ade Yusup kepala desa leuwiipuh saat dikonfirmasi
“Untuk lebih jelasnya silahkan kompirmasi langsung ke pihak PTPN” pungkasnya. (jat/eem/ris)
