Pada Juli 2020, Gubernur Banten Wahidin Halim mengizinkan layanan ojek daring membawa penumpang kembali di Tangerang Raya. Tiga kepala daerah sebelumnya mengusulkan pembukaan layanan tersebut.
Keputusan itu menyangkut Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Pemberitahuan juga dikirimkan kepada Gojek dan Grab.
Kilas balik liputan 2020: Pemerintahan dan layanan publik dan konteks daerah
Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.
Empat tim memeriksa kesiapan restoran di Kota Tangerang (24-06-2020)
Pemkot Tangerang menyiapkan empat tim untuk mendatangi restoran di 13 kecamatan ketika tempat makan mulai kembali beroperasi. Pemantauan tersebut mengikuti surat edaran dinas yang mengatur persiapan pembukaan restoran selama pandemi.
Pemeriksaan diarahkan pada kesiapan pengelola dan penerapan ketentuan saat melayani konsumen. Seorang pengelola yang ditemui menyatakan bersedia mengikuti aturan untuk melindungi pekerja dan pelanggan.
Polisi dan keluarga beri keterangan soal penangkapan anak Wakil Wali Kota Tangerang (03-07-2020)
Pada 3 Juli 2020, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memberikan keterangan tentang penangkapan anak seorang pejabat Kota Tangerang dalam penyelidikan perkara narkotika. Polisi menyebut informasi awal berasal dari warga di sekitar Jalan Taman Bunga V.
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin membenarkan kepada wartawan bahwa orang yang dimaksud adalah putranya. Pemberitaan saat itu mencatat tahap penanganan oleh kepolisian.
LSM Kompak meminta pemeriksaan laporan dana desa Buaran Mangga (06-07-2020)
LSM Kompak meminta Inspektorat memeriksa laporan pertanggungjawaban alokasi dana Desa Buaran Mangga, Pakuhaji. Permintaan itu menyangkut pengadaan kendaraan operasional desa yang dokumennya dipersoalkan.
Dalam keterangan Juli 2020, lembaga tersebut menyampaikan dugaan kejanggalan terkait mobil yang dibeli. Permintaan pemeriksaan belum merupakan hasil audit atas penggunaan dana.
Nama Aden muncul menjelang pemilihan ketua HIPMI Kabupaten Tangerang (23-07-2020)
Lukman Nurhakim, dikenal dengan nama Aden, menjadi salah satu nama yang diperhitungkan menjelang pemilihan ketua HIPMI Kabupaten Tangerang periode 2020–2023.
Pada 23 Juli 2020 proses pencalonan masih berjalan. Panitia menyatakan masih menunggu pengembalian formulir dari para peminat jabatan ketua.
Panitia menjelaskan bahwa pengambilan formulir belum sama dengan lolos pencalonan. Sesudah berkas dikembalikan, panitia masih harus memverifikasi syarat dan memberi waktu perbaikan kepada tiga bakal calon sesuai jadwal.
Tiga kepala daerah di Tangerang Raya menghadapi kenaikan kasus COVID-19 (13-09-2020)
Kenaikan kasus pada September 2020 mendorong perhatian pada respons Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangsel. Salah satu perkembangan yang diberitakan ialah pemeriksaan usap di kalangan ASN Kota Tangerang.
Pemerintah daerah kembali mengingatkan warga mengenai kebiasaan kesehatan saat beraktivitas. Kabar awal mengenai jumlah pejabat yang terpapar masih disebut sebagai dugaan ketika liputan terbit.
Untuk aparatur Kota Tangerang yang bekerja dari luar kantor, Arief meminta tugas pelayanan tetap dijalankan. Di tingkat kabupaten, gugus tugas membicarakan pemeriksaan kelayakan Kitri Bakti sebagai kemungkinan rumah singgah selain fasilitas yang sudah disiapkan.
Fraksi PPP meminta penjelasan mengenai rotasi pejabat Tangerang (26-10-2020)
Naziel Fikri dari Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tangerang meminta pimpinan dewan mengundang kepala BKPSDM. Ia mempertanyakan cara pemberitahuan mutasi dan rotasi pejabat yang baru dilaksanakan.
Menurut Naziel, sebagian pemberitahuan diterima pada larut malam. Ia ingin badan kepegawaian menjelaskan mengapa calon peserta tidak mendapat informasi lebih awal.
Pembahasan upah minimum Tangsel 2021 berlanjut ke gubernur (08-11-2020)
Pembahasan Dewan Pengupahan Tangsel belum menghasilkan kesepakatan antarpihak. Pada November 2020, unsur pemerintah memilih usulan kenaikan 3,33 persen, sementara Apindo Banten menyampaikan sorotan atas rekomendasi tersebut.
Dinas ketenagakerjaan menyebut bahan pembahasan akan dilaporkan kepada wali kota. Keputusan akhir mengenai UMK berada pada Gubernur Banten.
Provinsi dan Kabupaten Tangerang menganggarkan iuran JKN bagi warga (10-12-2020)
Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang mendukung kepesertaan JKN-KIS dengan mendaftarkan penduduk dan menyediakan bantuan iuran. BPJS Kesehatan menyebut cakupan di Kabupaten Tangerang saat itu mencapai 88 persen penduduk.
Pada Desember 2020, Cabang Tigaraksa juga menyebut kerja sama layanan lanjutan dengan 21 rumah sakit dan empat optik.
Dukungan kabupaten juga direncanakan melalui APBD 2021 untuk menanggung iuran penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah. Pembiayaan peserta itu melengkapi penyediaan tempat layanan melalui puskesmas dan jaringan rujukan.


