KEPALA DAERAH, DPRD Lebak Soroti Etika Kepala Daerah

Kamis, 2 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Soal Polemik Bupati – Wabup

LEBAK | TR.CO.ID

Pernyataan Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang viral saat acara halal bihalal menuai sorotan dari berbagai pihak. Ucapan tersebut dinilai menyinggung Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dan memicu reaksi dari kalangan legislatif hingga masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Partai Gerindra, Samboja Uton Witono, menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang kepala daerah. Menurutnya, seorang bupati seharusnya menjunjung tinggi adab dan tata krama dalam bertutur kata, terlebih dalam forum resmi keagamaan.

“Segala sesuatu itu harus menggunakan adab dan tata krama. Apalah arti sebuah ilmu tanpa adab dan tata krama,” ujar Samboja, dalam keterangannya, Rabu (01/04/2026)

Baca Juga:  Tes Pertama Negatif Narkoba, Saipul Jamil Jalani Tes Kedua

Ia menambahkan, secara etika penyampaian pernyataan tersebut dinilai kurang tepat, apalagi disampaikan dalam suasana halal bihalal yang seharusnya menjadi momentum saling memaafkan. Menurutnya, nilai-nilai budaya ketimuran perlu dijunjung tanpa memandang jabatan.

“Dalam forum tersebut, selain dihadiri para OPD, juga terdapat tokoh ulama. Hal itu tentu tidak mencerminkan figur panutan sebagai seorang bupati,” katanya.

Samboja juga menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan dalam pemerintahan daerah. Ia mengingatkan bahwa komunikasi yang tidak tepat dapat berdampak pada jalannya roda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lebak.

Baca Juga:  DPMPTSP Kota Tangerang Berikan Layanan Pembuatan NIB Gratis

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah cepat Gubernur Banten, Andra Soni, yang segera memanggil Bupati Lebak guna meredam situasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Langkah tersebut patut diapresiasi sebagai upaya menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.

Pernyataan yang beredar luas tersebut diketahui memicu beragam reaksi dari aktivis, organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, hingga mahasiswa. Sejumlah pihak menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan daerah, sementara sebagian lainnya mengimbau agar persoalan disikapi secara bijak dan proporsional. (eem/dam/hmi)

Berita Terkait

Sambut Hari Anak Nasional 2026, Pemkot Tangerang Perkuat Kota Layak Anak Lewat PATBM dan Fasilitas Ramah Anak
Disnaker Tangsel Perketat Pengawasan Penyalur PMI, Tekan Risiko Eksploitasi Tenaga Kerja
Bagi Hafidz, Sekolah Gratis Bukan Sekadar Program Pemerintah, Tapi Harapan yang Membuat Mimpinya Tetap Hidup
DPMPTSP Kota Tangerang Perkuat Sinergi Lintas OPD untuk Mendorong Investasi
Berburu Kuliner dan Belanja UMKM, Festival Cisadane 2026 Siap Dongkrak Ekonomi Lokal
Pemkot Tangerang Alokasikan Rp1,038 Miliar untuk Bansos Mahasiswa, DPRD Dorong Kuota Penerima Ditambah
Disperkimtan Kota Tangerang Raih PAPTI Award 2026, Dinobatkan sebagai Penerbit SLF Terbaik
Sekda Herman: Akuntabilitas Harus Jadi Budaya Kerja Seluruh Perangkat Daerah
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:09 WIB

Sambut Hari Anak Nasional 2026, Pemkot Tangerang Perkuat Kota Layak Anak Lewat PATBM dan Fasilitas Ramah Anak

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:07 WIB

Disnaker Tangsel Perketat Pengawasan Penyalur PMI, Tekan Risiko Eksploitasi Tenaga Kerja

Jumat, 17 Juli 2026 - 10:38 WIB

Bagi Hafidz, Sekolah Gratis Bukan Sekadar Program Pemerintah, Tapi Harapan yang Membuat Mimpinya Tetap Hidup

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:07 WIB

DPMPTSP Kota Tangerang Perkuat Sinergi Lintas OPD untuk Mendorong Investasi

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:34 WIB

Berburu Kuliner dan Belanja UMKM, Festival Cisadane 2026 Siap Dongkrak Ekonomi Lokal

Berita Terbaru