JAKARTA | TR.CO.ID
Di panggung pertama debat capres yang diselenggarakan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, tampil dengan pidato yang memaparkan pandangannya terhadap situasi hukum dan keadilan di Indonesia.
Dalam penyampaiannya pada malam Selasa (12/12/2023), Anies menyoroti penggunaan kekuasaan yang menurutnya telah menekuk banyak aturan sesuai dengan kepentingan penguasa saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia dengan tegas menyatakan bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Anies menegaskan bahwa perlunya perubahan untuk mengembalikan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya menjadi landasan negara.
“Negara hukum ditempatkan untuk memastikan keadilan dan kebermanfaatan bagi semua orang. Kondisi saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya berlaku,” ujar Anies, menegaskan bahwa penguasa harus memastikan konsistensi ini.
Dalam konteks ini, Anies menekankan pentingnya kembalinya negara ini sebagai negara hukum, bukan negara yang dikuasai oleh kekuasaan semata.
Anies juga menyuarakan keinginannya untuk melihat penegakan hukum yang benar-benar tegak. “Hukum harus tegak dan adil bagi semua, tidak hanya berbengkok atau tumpul tergantung pada kepentingan,” paparnya dengan tegas.
Debat capres ini bertema ‘Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi’. Anies Baswedan memulai debat ini dengan pemaparan yang menyoroti pentingnya pengembalian integritas hukum dan penegakan keadilan dalam tatanan negara yang demokratis.
Moderator dari TVRI, Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel, mengawal jalannya debat yang menjadi arena penting bagi para calon presiden untuk menyampaikan visi dan misi mereka terkait dengan tema yang diangkat.
Penulis : dtc
Editor : ris
