Menunggu Sanksi KASN

Menunggu Sanksi KASN
Ilustrasi penyebaran broadcast terkena hukum

HEBOH: Camat Bersalah
 

TANGSEL | TRM
Kasus viralnya penyebaran broadcast atas nama Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, yang meminta data para ASN dan non ASN jelang Pilkada 2020 terkuak sudah.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya memutuskan Camat Pondok Aren, Makum Sagita, bersalah karena melanggar netralitas ASN. Camat dikenakan pelanggaran terkait penyebaran broadcast tersebut.
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Tangsel Ahmad Jazuli mengatakan, Sekretaris Lurah (Sekel) Jurangmangu Timur, Sidik yang menyebar broadcast mengaku dapat perintah dari atasannya. Berdasarkan fakta keterangan dan bukti yang didapat, atasan Sekel Jurangmangu Timur adalah Camat Pondok Aren Makum Sagita.


Sebelumnya Makum tidak mengakui perihal broadcast yang telah ia sebar kepada Sekel Jurangmangu Timur. Saat dikonfirmasi lalu, Makum mengaku bahwa dirinya telah difitnah atas penyebaran broadcast tersebut.
"Pelaku atas nama Makum Sagita, sebagai camat dapat dikategorikan pelanggaran berupa pemetaan politik jelang Pilkada Tangsel 2020. Dia juga terbukti yang membagi broadcast itu kepada Sekretaris Lurah Jurangmangu Timur, Sidik," kata Jazuli di kantor Bawaslu, pecan lalu.


Menurut Jazuli, berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu pada 1 Juli 2020, Makum dinyatakan bersalah. Makum melanggar netralitas ASN terkait broadcast Walikota Airin minta data ASN dan Koordinator TPS jelang Pilkada Tangsel 2020.


"Jadi, kami hanya merekomendasikan dan mengumumkan laporan dan meneruskan temuan ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena kita sifatnya rekomendasi, maka kita laporkan," ujarnya.
Jazuli menambahkan, pihaknya enggan memprediksi apakah perkara itu berhenti sampai Camat atau bisa dilanjutkan ke jenjang selanjutnya sebagaimana disebut isi pesan broadcast tersebut. Di antaranya perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Wali Kota Benyamin Davnie, hingga Wali Kota Airin Rachmi Diany.


"Berdasarkan fakta dan bukti, bahwa WA chat broadcast itu benar adanya dan sumber WA broadcast itu ada dishare dari Makum ke Sidik. Itu sudah ada putusan, jadi sesuai putusan saja," jelasnya.
Terpisah, Pengamat Politik dan Akademisi UIN Jakarta, Zaki Mubarak mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bisa menindak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berwenang memutuskan pelanggaran norma dasar, kode etik, kode perilaku pegawai ASN (Pasal 30, UU No 5 tahun 2004).
“Dalam proses tahapan Pilkada, nantinya KASN dan Bawaslu juga harus bersinergi karena potensi pelanggaran dalam Pilkada di sejumlah daerah yang melibatkan ASN sangat tinggi,” tandas Zaki. (*/jojo)