Indeks berita Tangerang Raya tertanggal 31-05-2022 mencatat laporan berjudul “Proyek JRSCA, 24 Perusahaan Diduga Sudah di Kondisikan BTNUK” dalam rubrik Lebak Raya & Pandeglang. Naskah lengkap halaman artikel tersebut tidak dapat diakses kembali, sehingga informasi terperinci, kutipan dan rincian peristiwa yang belum terkonfirmasi tidak direka.

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Pembangunan Penanganan Abrasi Panatai Sumur Diduga Proyek "Siluman" (03-08-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 03-08-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Pembangunan pengamanan pantai sumur di Desa Cigarondong dan Tunggal Jaya, kecamat Sumur, Kabupaten Pandeglang, Pengolaan SDA dan Pengolaan jaringan sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten diduga proyek "Siluman". Pasalnya pekerjaan yang sudah berjalan hampir dua minggu itu tanpa papan nama proyek.

Salah satu Aktifis di Kabupaten Tangerang Konsen menyoroti tersebut, Adit Sama, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kualisi Masyarakat Anti Korupsi (LSM KAMPAK) mengatakan, bahwa proyek yang dibangun pemerintah dinilai proyek Siluman, sebab sama sekali tidak terpasang papan nama informasi proyeknya saat melaksankan kegiatan proyek.

“Proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama itu indikasinya sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggarannya,” tegasnya, Selasa (2/8/22).

Semestinya, sambung Adit, pihak pemborong atau kontraktor harus memasang terlebih dahulu plang Informasi.

"Sesuai amanah Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 tahun 2012 dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan nama proyek. Dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan," bebernya.

“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparasi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,” tukas Adit. (yan/jat/dam)

Sumber arsip liputan terkait.

Mahasiswa Gruduk DPUPR Kecewa Program Jakamantul (13-06-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 13-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang menggruduk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang dengan melakukan aksi unjuk rasa. Hal itu lantaran para mahasiswa kecewa terhadap program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul) yang diduga syarat kepentingan.

Sadin Maulana Ketua Umum PC IMM Kabupaten Pandeglang mengatakan bahwa Program Jakamantul sangat sarat akan kepentingan sekelompok orang, mereka meminta agar DPUPR bersih dalam praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Banyak pengerjaan ruas jalan kabupaten yang di bangun oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan tetapi nampak tak sesuai dengan ketentuan spesifikasi Bina Marga tahun 2018, kami meminta DPUPR agar memaksimalkan fungsi pengawasannya, jangan ada main mata dengan kontraktor dan panitia lelang dibalik layar dengan para pengusaha," tegas Sadin Kepada Wartawan.

Selain itu, Sadin juga meminta agar setiap pengadaan barang dan jasa yang ada di kabupaten Pandeglang, khususnya di DPUPR sesuai aturan.

"Kami meminta pengadaan barang dan jasa di DPUPR sesuai mekanisme, dengan aturan Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/jasa," bebernya.

Sementara itu, Fakhruddin Kordinator Lapangan dalam Orasinya juga mendesak DPUPR untuk mem Blacklist Perusahan Nakal.

"Kami mendesak secara tegas DPUPR Pandeglang untuk melakukan Blacklist perusahaan nakal, karena di Program Jakamuntul ini ternyata banyak ruas jalan yang dibangun tidak sesuai spesifikasi Bina Marga 2018," katanya.

Menurut Fakhruddin, DPUPR kurang dalam melakukan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang tengah dilaksanakan.

Kata dia, Hal itu terbukti dalam pembangunan ruas jalan Pasir Nangka – Cikadu di Kecamatan Cibitung, dimana terdapat kerusakan disebabkan karena pondasi yang kurang baik, sehingga tidak kuat menahan beban diatasnya.

"DPUPR sangat lemah akan pengawasan terhadap pengerjaan ruas jalan yang tengah banyak dilaksanakan, itu terbukti dari berbagai pengerjaan jalan yang mudah rusak.akibat adanya dugaan setoran, sehingga di balik dugaan adanya setoran ini para kontraktor tidak lagi berpikir kualitas fisik melainkan bagai mana caranya uang. yang di duga bekas setoran kembali dan memikirkan keuntungan tanpa memikirkan kualitas fisik ke depan nya," tukas Fakhruddin.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: naskah lengkap tidak tersedia. Judul, tanggal dan rubrik dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Rincian yang belum terverifikasi tidak ditambahkan.