PANDEGLANG | TR.CO.ID

Forum Keadilan Masyarakat Banten (FKMB) cabang Pandeglang Yusuf Al Ayubi menilai proyek pembangunan rehab ruangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang di duga tidak ada dokumen perencanaan dan pengawaasaan dari konsultan, karena di lokasi proyek tersebut tidak ada plang nama kegiatan (Papan Informasi.

Menurutnya, Proyek rehabilitaai gedung PNF yang menggunakan dana anggaran Pemerintah melalui Dindikbud kabupaten pandeglang itu tidak tercantum dalam daftar Rencana Umum Pengadaan (RUF).

“Kami ragu jika proyek itu memilki dokumen perencanaan dan Pengawasaan konsultan," kata Yusuf kepada Harian Tangerang Raya, Rabu (22/6/22).

Sementara itu, Sutoto Sekdis Dindikbud Kabupaten Pandeglang saat di temui di halaman gedung pendidikan mengakui, bahwa bangunan rehabilitasi ruangan PNF tersebut memang benar tidak ada dokumen perencanaan dan pengawasaan karena sipatnya urgen.

"Karena ruangan bidang PNf Bocor di saat hujan, ahirnya kita minta ke pihak rekanan untuk memperbaiki ruangan dan depan nya dengan cara di beton. Dan rekanan yang kita minta tolong ini rekanan yang terbiasa kita pake mengerjakan rehabilitasi gedung pendidikan," ungkapnya.

Kata Sutoto, berapa jumlah anggaran yang terserap unuk rehabilitasi gedung itu, pihaknya akan menghitung.

"Atau kita anggarkan dari anggaran lain, apakah dari anggaran Dana Insentif Daerah (DID) atau anggaran swakelola, apabila tidak ada anggaran nya mungkin kita punya hutang ke pihak rekanan dan ini kerjaan nya tanpa Kontrak," tukasnya. (yan/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Pembangunan Konstruksi Rehabilitasi Irigasi di Cibinuangeun Tak Ada Pengerjaan (29-07-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 29-07-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

LEBAK | TR.CO.ID

Pembangunan pengelolaan sitem saluran irigasi primer dan sekunder di desa Bolang, kecamatan Malingping, kabupaten Lebak sudah beberpa hari tidak ada pengerjaan alias Molor dari pelaksanaan. Selain itu hasil bangunannya pun sampai sekarang terkesan lambat, Hal itu di duga disebabkan lambat nya keuangan untuk gaji tukang dan kuli bangunan.

Konstruksi rehabilitasi irigasi jaringan irigasi di Cibinuangeun dengan nilai anggaran APBD 2022 provinsi banten. sebesar Rp. 7.501.645.000 dengan nomor kontrak 611/SP.21.6/PJPA/DPUPR/2022 saat ini pengerjaan nya terhenti (tidak ada yang kerja).

Ade selaku masyarakat setempat yang rumahnya tidak jauh dari lokasi menggambarkan, bahwa bangunan pekerjaan irigasi kurang lebih sudah dua bulan cara pengerjaannya di nilai lambat .

"Bahkan bukan lambat saja melainkan pekerjanya pun sering tidak ada yang bekerja, penyebabnya saya juga tidak tahu, seperti sekarang ini sudah hampir dua bulan pengerjaan baru lantai, kerja pun blm nyampe 400 Meter, sementara pemasangan begisting dan kontruksi besi baru sebagian," ungkapnya.

Kata Ade, kegiatan pembangunan irigasi di Cibinuangeun ini oleh CV Budi baka Wiratama dengan konsultan pengawas PT Alco Cita Mandiri.

"Kegiatan ini bukan dari kabupaten Pandeglag melainkan dari provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan," imbuhnya. (yan/jat/dam)

Sumber arsip liputan terkait.

Buku Modul Disdikbud Diduga Bermasalah (15-07-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 15-07-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Buku modul di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang diduga akan bermasalah, dugaan adanya keterlibatan oknum Disdikbud yang menjadi pengarang dan editor buku modul untuk Sekolah Dasar (SD). Ada aroma tidak sedap, diduga terjadi tekanan dan pengondisian dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dari Biaya Oprasional Sekolah (BOS) untuk setiap SD yang tersebar di kabupaten pandeglang. Alokasi pengadaan buku modul semata – mata bukan buku wajib, karena ada dugaan melibatkan pejabat dinas pendidikan, buku modul tersebut masuk dalam RKAS. Demikain dikatakan Ilma Fatwa salah satu Peggiat Pendidikan yang juga merupakan mantan Anggota DPRD kabupaten Pandeglang.

Ia menambahkan, bahwa buku modul untuk SD di masukan ke dalam RKAS yang ada di masing – masing SD yang tersebar di kabupaten Pandeglang bahwa buku tersebut adanya dugaan permasalahaan.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.