PANDEGLANG | TR.CO.ID
Pembangunan pengamanan pantai sumur di Desa Cigarondong dan Tunggal Jaya, kecamat Sumur, Kabupaten Pandeglang, Pengolaan SDA dan Pengolaan jaringan sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten diduga proyek "Siluman". Pasalnya pekerjaan yang sudah berjalan hampir dua minggu itu tanpa papan nama proyek.
Salah satu Aktifis di Kabupaten Tangerang Konsen menyoroti tersebut, Adit Sama, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kualisi Masyarakat Anti Korupsi (LSM KAMPAK) mengatakan, bahwa proyek yang dibangun pemerintah dinilai proyek Siluman, sebab sama sekali tidak terpasang papan nama informasi proyeknya saat melaksankan kegiatan proyek.
“Proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama itu indikasinya sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggarannya,” tegasnya, Selasa (2/8/22).
Semestinya, sambung Adit, pihak pemborong atau kontraktor harus memasang terlebih dahulu plang Informasi.
"Sesuai amanah Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 tahun 2012 dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan nama proyek. Dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan," bebernya.
“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparasi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,” tukas Adit. (yan/jat/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Pembangunan Konstruksi Rehabilitasi Irigasi di Cibinuangeun Tak Ada Pengerjaan (29-07-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 29-07-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
LEBAK | TR.CO.ID
Pembangunan pengelolaan sitem saluran irigasi primer dan sekunder di desa Bolang, kecamatan Malingping, kabupaten Lebak sudah beberpa hari tidak ada pengerjaan alias Molor dari pelaksanaan. Selain itu hasil bangunannya pun sampai sekarang terkesan lambat, Hal itu di duga disebabkan lambat nya keuangan untuk gaji tukang dan kuli bangunan.
Konstruksi rehabilitasi irigasi jaringan irigasi di Cibinuangeun dengan nilai anggaran APBD 2022 provinsi banten. sebesar Rp. 7.501.645.000 dengan nomor kontrak 611/SP.21.6/PJPA/DPUPR/2022 saat ini pengerjaan nya terhenti (tidak ada yang kerja).
Ade selaku masyarakat setempat yang rumahnya tidak jauh dari lokasi menggambarkan, bahwa bangunan pekerjaan irigasi kurang lebih sudah dua bulan cara pengerjaannya di nilai lambat .
"Bahkan bukan lambat saja melainkan pekerjanya pun sering tidak ada yang bekerja, penyebabnya saya juga tidak tahu, seperti sekarang ini sudah hampir dua bulan pengerjaan baru lantai, kerja pun blm nyampe 400 Meter, sementara pemasangan begisting dan kontruksi besi baru sebagian," ungkapnya.
Kata Ade, kegiatan pembangunan irigasi di Cibinuangeun ini oleh CV Budi baka Wiratama dengan konsultan pengawas PT Alco Cita Mandiri.
"Kegiatan ini bukan dari kabupaten Pandeglag melainkan dari provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan," imbuhnya. (yan/jat/dam)
FKMB Duga Rehab Ruangan PNF Tanpa Perencanaan Pemkab (23-06-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 23-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
PANDEGLANG | TR.CO.ID
Forum Keadilan Masyarakat Banten (FKMB) cabang Pandeglang Yusuf Al Ayubi menilai proyek pembangunan rehab ruangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang di duga tidak ada dokumen perencanaan dan pengawaasaan dari konsultan, karena di lokasi proyek tersebut tidak ada plang nama kegiatan (Papan Informasi.
Menurutnya, Proyek rehabilitaai gedung PNF yang menggunakan dana anggaran Pemerintah melalui Dindikbud kabupaten pandeglang itu tidak tercantum dalam daftar Rencana Umum Pengadaan (RUF).
“Kami ragu jika proyek itu memilki dokumen perencanaan dan Pengawasaan konsultan," kata Yusuf kepada Harian Tangerang Raya, Rabu (22/6/22).
Sementara itu, Sutoto Sekdis Dindikbud Kabupaten Pandeglang saat di temui di halaman gedung pendidikan mengakui, bahwa bangunan rehabilitasi ruangan PNF tersebut memang benar tidak ada dokumen perencanaan dan pengawasaan karena sipatnya urgen.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


