LEBAK | TR.CO.ID
Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten dengan tingkat risiko bencana alam yang tinggi. Kondisi geografisnya yang didominasi perbukitan serta memiliki wilayah pesisir membuat Lebak rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, longsor, pergerakan tanah, gempa bumi, hingga tsunami.
Masyarakat pun diminta untuk tetap waspada dan bijak dalam menerima informasi kebencanaan. Salah seorang warga Lebak, Erwin Komara Sukma mengaku bahwa informasi tentang potensi bencana sering kali beredar di media sosial, termasuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai warga, saya sering menerima informasi soal bencana alam, terutama di wilayah pesisir selatan. Tapi kami juga pernah mendapatkan kabar yang ternyata hoaks. Karena itu, saya sekarang lebih selektif dan langsung mengonfirmasi ke instansi resmi seperti BPBD atau BMKG,” ujar Erwin, yang juga ketua Balawista Lebak, Selasa (07/10/2025).
Menurut Erwin, langkah pemerintah melalui BPBD Lebak sangat membantu masyarakat dalam memahami potensi risiko bencana dan cara penanggulangannya. Ia menilai informasi dari instansi resmi jauh lebih akurat dan membuat warga lebih siap menghadapi kondisi darurat.
“Kami lebih percaya pada informasi dari BPBD atau BMKG karena datanya valid. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu kapan harus waspada, baik di wilayah pantai maupun dataran tinggi,” ucapnya.
Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat langkah mitigasi bencana baik secara struktural maupun nonstruktural. Berdasarkan hasil pemetaan, saat ini terdapat 16 wilayah rawan longsor dan 14 wilayah rawan banjir yang tersebar di seluruh kecamatan di Lebak.
“Kami selalu berpedoman pada hasil pemetaan dan rambu-rambu teknis dalam melakukan mitigasi. Tidak hanya membangun tanggul atau melakukan pengerukan sungai, tapi juga memperkuat mitigasi nonstruktural melalui pemberdayaan masyarakat,” ujar Febby.
Salah satu langkah strategis yang tengah dijalankan BPBD Lebak adalah pembentukan Komunitas Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) di desa dan kelurahan. Dari total 340 desa dan 5 kelurahan, hingga kini baru terbentuk 61 KMSB.
“Target kami, dalam lima tahun ke depan seluruh desa dan kelurahan di Lebak memiliki KMSB. Karena jika masyarakat tidak diberdayakan, maka upaya mitigasi tidak akan maksimal,” ucap Febby.
Selain membentuk KMSB, BPBD juga rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan berbasis digital, terutama di wilayah dengan potensi bencana tinggi. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk saling mengingatkan dan memperkuat kesiapsiagaan di tingkat lokal. (eem/dam)
