PANDEGLANG |TR.CO.ID
Sebanyak 53 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019 akhirnya dilantik dan diambil sumpah untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Senin (11/4/2022) bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang.
Proses pelantikan dan pengambilan sumpah 53 CPNS tersebut, dipimpin langsung oleh Pj.Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Muhamad Amri.
Dalam kesempatan tersebut, Pj.Sekda Pandeglang Taufik Hidayat menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
“Saudara terpilih sebagai putra putri terbaik, maka dari itu tanamkan rasa tanggung jawab penuh sebagai pelayanan masyarakat,“ ungkap Taufik.
Taufik mengatakan, bahwan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN segala sikap dan perilaku sangatf yterikat pada aturan dan norma yang berlaku, serta harus bisa menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
"Karena hal ini membawa konsekuensi pada perlunya perubahan pola pikir, tata sikap dan perilaku aparatur guna optimalnya pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Pj.Sekda berharap kepada para PNS yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) masing-masing.
"Jangan sampai penetapan PNS ini malah dijadikan sebuah batu loncatan, sehingga baru bertugas satu atau dua tahun saja di Pemkab Pandeglang sudah mengajukan pindah ke tempat yang lain,” harap Taufik.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Muhamad Amri mengatakan CPNS yang dilantik untuk menjadi PNS pada saat ini formasi tahun 2019 semuanya berjumlah 53 orang terdiri dari 51 orang pelamar umum dan 2 orang dari IPDN
"Kepada para PNS yang sudah dilantik agar segera melaksanakan tugas di tempat masing-masing, mudah-mudahan dengan adanya tambahan pegawai ini mampu meningkatkan pelayanan serta menambah kinerja pemkab Pandeglang dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan,“ harapnya. (Den)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang, Endang Sumantri Dewan Desak Pemkab Segera Bentuk Pansel Sekda (22-03-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 22-03-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
PANDEGLANG | TR.CO.ID
Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang, Endang Sumantri mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang untuk segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Definitif Kabupaten Pandeglang yang saat ini diisi oleh Pejabat Sekda Taufik Hidayat yang akan berakhir masa jabatannya akhir Maret 2022 mendatang.
"Kami dari komisi 1 DPRD Pandeglang meminta Pemda Kabupaten Pandeglang untuk segera membentuk tim Pansel Sekda, mengingat kekosongan Sekda nanti yang Pj.Sekda akan berakhir Maret nanti," ungkap Endang Sumantri kepada media, Senin (21/03/2022).
Menurut Endang dari Fraksi Demokrat ini, bahwa berdasarkan Permendagri nomor 91 tahun 2019 tentang penunjukan Sekda dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tentu ini Kewenangan Bupati dengan memilih melalui mekanisme seleksi terbuka. Maka, untuk itu melalui open bidding harus segera dibentuk Panselnya," katanya.
"Saya berharap kedepan sosok yang bakal menduduki kursi orang nomor satu di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pandeglang dapat menjadi penyambung gagasan visi misi Bupati," sambungnya.
Selain itu, lanjutnya, sosok Sekda Pandeglang kedepan mampu mengamankan dan mengejawantahkan kebijakan Bupati agar dapat dilaksanakan hingga tingkat pemerintahan terbawah.
"Sekda definitif nanti harus bekerja secara profesional, mampu menjadi jembatan dan mengkomunikasikan arah kebijakan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat camat dan desa," ujarnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) atau BKD, Amri belum bisa dimintai keterangan soal tersebut. (den/ris)
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


