BANTEN | TR.CO.ID

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin memastikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani surat pengunduran diri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Muktabar dari jabatannya. Selanjutnya Muktabar akan kembali ke instansi lamanya yaitu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Diketahui, selama belum ditekennya surat pengunduran oleh Presiden, Muktabar menjadi staf di BKD Provinsi Banten.

“Nggak (jadi staf) di BKD lagi, (kemarin) hanya mengurus beberapa dokumen,” kata Komarudin, Selas (26/10).

Saat disinggung kapan mulai dibukanya lelang jabatan (open bidding) kursi Sekda, Komarudin mengaku, pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri.

“Kita lapor KASN (untuk open bidding). Lapor juga ke Kemendagri (untuk pembentukan Timsel). Ya kira-kira bulan depan,” paparnya.

Saat ditanya apakah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sudah mengusulkan nama pejabat yang akan menjadi Penjabat (Pj) Sekda, Komarudin juga mengaku hal itu belum dilakukan.

Diketahui, selapas kekosongan kursi Sekda WH langsung menunjuk Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Muhtarom sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda sambil menunggu surat pengunduran diri disetujui oleh Presiden. “Belum mengusulkan nama. Kalau Pj disampaikan ke Kemendagri lalu ditetapkan. Masih nunggu SK Presiden. Jadi belum. Yang jelas, Al Muktabar sudah dimutasi ke Kemendagri dari bulan Oktober,” tegasnya.(wil/hel)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Al Muktabar Jadi Staf Biasa (06-10-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 06-10-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

SERANG | TR.CO.ID

Al Muktabar, mantan Sekertaris Daerah (sekda) Banten, kini ditempatkan sebagai staf biasa di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. Penugasan itu karena surat pengunduran diri pejabat eselon I itu belum diputuskan oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri.

"Al Muktabar sejak mengundurkan diri, cuti. Jadi statusnya jadi staf biasa di BKD. Sambil menunggu proses pindah Beliau ke Kemendagri, maka ditempatkan dulu di BKD," ujar Kepala BKD Banten Komarudin, Selasa (5/10/2021).

Sebelumya, Al Muktabar mengajukan pengunduran diri dari jabatan Sekda Banten kepada Gubernur Banten Wahidin Halim pada 22 Agustus 2021 lalu. Menurut Komarudin, pengunduran diri tersebut merupakan pilihan pribadi, sehingga mau tidak mau ditugaskan terlebih dahulu sebagai staf di BKD.

"Itu pilihan Beliau. Jadi Sekda enggak mau, ya jadi staf di bidang umum sekarang dengan gaji sebagai staf," ujar Komarudin.

Komarudin mengungapkan, lamanya proses pemindahan karena melibatkan banyak instansi dan membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga tahunan. Meski menjadi staf biasa, Al Muktabar tidak merasa canggung.

Bahkan, Al Muktabar hadir apabila mendapatkan giliran untuk datang bekerja di kantor. Saat ini, kehadiran dibatasi kerana ada aturan jumlah pegawai yang bekerja di kantor, yakni hanya 25 persen dan sisanya bekerja di rumah.

"Mengikuti sistem kerja, kalau lagi WFO, hadir Beliau," katanya.

Sejak Al Muktabar mengundurkan diri, Gubernur Banten Wahidin Halim menujuk Mukhtarom sebagai Pelaksana tugas Sekda Banten. (ris/hel)

Sumber arsip liputan terkait.

BKD Optimis Presiden Setujui (22-09-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 22-09-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

Soal Pengunduran Diri Sekda Al Muktabar

BANTEN | TR.CO.ID

Adanya isu pengunduran diri Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar ditolak oleh presiden dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin. Menurut Komarudin, sebelum enam bulan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan wakil Gubernur Banten, SK pemberhentian Al Muktabar dari jabatan Sekda akan selesai ditandatangani oleh presiden.

“Kami optimistis dua bulan ke depan atau enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, akan keluar SK pemberhentian Sekda dari presiden,” tegas Komarudin kepada wartawan, Selasa (21/9).

Nantinya lanjut Komarudin, sebelum enam bulan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada bulan Mei 2022, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Muhtarom akan menyiapkan proses seleksi terbuka (Selter) untuk mencari Sekda definitif. “Nanti pak Plt Sekda akan menyiapkan proses selter JPT Madya Sekda tersebut,” cetusnya.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.