SERANG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan, mendirikan rumah sakit termasuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 tidaklah mudah. Persoalannya, adalah keterbatasan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis paru.
“Untuk Rumah Sakit Darurat, kita sudah berulangkali ungkapkan permasalahan kita adalah terbentur pada persoalan tenaga kesehatan, khususnya dokter paru,” ungkap Gubernur menjawab usulan sejumlah pihak kepadanya untuk mendirikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Provinsi Banten.
“Mendirikan rumah sakit termasuk Rumah Sakit Darurat Covid-19, ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis menjadi penting,” tegasnya.
Masih menurut Gubernur, mendirikan Rumah Sakit tidaklah seperti mendirikan klinik kesehatan.
Dikatakan, saat ini Pemerintah Daerah didukung penuh TNI dan Polri melaksanakan program bantuan sembako dan obat gratis dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri.
“Tiga macam paket obat Covid-19 itu didistribusikan oleh Babinsa, Babinkambtibnas, dan petugas Puskemas kepada warga yang melakukan isolasi mandiri sesuai dengan gejalanya,” ungkap Gubernur.
“Ini salah satu upaya kita untuk mencegah masyarakat berbondong-bondong ke Rumah Sakit,” tambahnya.
Dikatakan, untuk mengurangi tekanan terhadap keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Rate/BOR) serta mencegah warga terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala ringan, Bupati dan Walikota mendirikan rumah singgah untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.
Sebagai informasi, Gubernur Banten telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Provinsi Banten tertanggal 2 Juli 2021 kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Banten. Pada poin keenam (VI) Bupati dan Walikota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19.
Selanjutnya pada poin ketujuh (VII), Bupati dan Walikota diinstruksikan melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi. Pada huruf i, dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan. Serta pada huruf j, penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan.
Sedangkan untuk treatment atau perawatan pasien terkonfirmasi Covid-19, seperti tertuang dalam angka tiga (3) huruf j, treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di Rumah Sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan. (fuad)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Gubernur Banten : Perlu Internalisasi Dan Pembiasaan Memakai Masker Terhadap Masyarakat (22-07-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 22-07-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERANG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat cukup efektif untuk mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat.
"Kegiatan masyarakat berkurang," tegasnya saat wawancara dengan sejumlah stasiun televisi dari Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang (Rabu, 21/7/2021).
Dikatakan, masyarakat Banten merupakan masyarakat religius dan mayoritas di pedesaan. Perlu internalisasi dan pembiasaan kepada masyarakat untuk memakai masker sebagai kebiasaan atau budaya baru.
"Ini perlu diinternalisasi melalui para tokoh agama dan tokoh masyarakat," tegas Gubernur.
Dikatakan, berdasarkan data Satgas Covid-19, Provinsi Banten masuk kategori patuh.
"Memang tidak sangat patuh, bukan kurang patuh," ungkap Gubernur.
"Data dari Satgas Covid-19, penting bagi kami untuk melakukan law enforcement. Dan ini akan kita lakukan terus-menerus," tambahnya.
Dijelaskan, Satgas Covid-19 Provinsi Banten memberikan sedikit kelonggaran kepada kelompok-kelompok marginal, kelompok tertentu.
"Kita tetap melakukan tindakan tegas, tapi persuasif," ungkap Gubernur.
"Kita berharap ada perubahan signifikan dengan sisa waktu yang ada," tambahnya.
Terkait bantuan sosial, Gubernur menjelaskan, untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sejak awal Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan Bantuan Sosial sebesar Rp 600 ribu per bulan kepada masyarakat terdampak selama tiga bulan.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


