SERANG | TR.CO.ID
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten, H. Nanang Fatchurochman berkomitmen untuk memperkuat kerukunan umat beragama di wilayah Provinsi Banten.
Nanang yang dilantik Menag RI, Yakut Cholil Choumas pada Selasa 2 Maret 2021 menggantikan Bazari Syam itu mengaku telah melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan seluruh stakeholder di Banten.
"Banten ini kan dikenal daerah yang memiliki nilai religius begitu tinggi maka ini harus terus dirawat dengan kualitasnya yang juga perlu ditingkatkan, maka saya keliling kepada tokoh masyarakat, ulama dan umaro tujuannya ingin bersinergi membangun wilayah Provinsi Banten," kata Nanang kepada Tangerang Raya di Serang, Jum'at (19/03).
Dikatakan bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya milik satu umat atau ormas saja tetapi milik semua umat dan semua ormas. Oleh karena itu, Nanang mengajak untuk bersama-sama 'bergandengan tangan' dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Nanang juga menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah Ormas terkait penempatan dirinya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten. "Ga apa-apa, silaturrahim saja kuncinya. Karena kalau menurut pepatah tak kenal maka tak sayang," ucapnya berseloroh.
Kritik itu, kata dia, bukan sebuah penolakan melainkan tanda cintanya pada Kakanwil Kemenag Banten, Insha Allah. "Manusia tidak ada yang sempurna Mas, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kuncinya bagaimana kita membangun silaturahim itu dan budaya kita budaya timur ; dimana langit dijunjung disitu bumi dipijak," tandasnya penuh bijak.
Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Mahfudin menambahkan bahwa Kementerian Agama Provinsi itu bagian dari regulasi menjalankan intruksi-intruksi dari Kemenag RI.
"Jadi apa yang kami lakukan merupakan pengejawantahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia," katanya.
Lalu apa yang menjadi tugas pokok Kementerian Agama salah satunya peningkatan kerukunan umat beragama. Poin ini, sambungnya, sesungguhnya sudah dijalankan oleh Kakanwil-Kakanwil sebelumnya, tetapi dengan dinamika yang ada Pak Kakanwil tetap harus selalu menjalin komunikasi intens dengan Kepolisian, FKUB dan lain sebagainya agar kerukunan umat beragama di Banten ini bisa berjalan dengan baik.
"Dan beliau juga bersama dengan saya sudah melakukan silaturahmi dengan Kapolda, dengan FKUB bahkan dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan juga tokoh-tokoh masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Banten A. M. Romli berharap sinergitas Kemenag Banten dibawah kepemimpinan Nanang Fatchurochman mampu meningkatkan sinergitas antara MUI, FKUB, dan Majelis-majelis agama.
"Kepala Kanwil itu kan mempunyai wewenang untu mengatur, melayani kehidupan umat beragama. Naah di dalam kehidupan umat beragama itu terdapat majelis-majelis sebagai representasi agama-agama," tukasnya. (adg/jojo)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
DPRD Banten Sepakat Tiga Raperda Dilanjutkan (22-03-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 22-03-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
Sempat Ditolak Gubernur
SERANG | TR.CO.ID
Delapan dari sembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten angkat bicara terkait tiga Raperda usulan DPRD yang ditolak Gubernur Banten, ketiga Raperda itu diantaranya Pemberdayaan masyarakat desa, Zakat dan Pesantren.
Kedelapan fraksi itu diantanya PKS, Nasdem PSI, Grindra, PPP, Demokrat, PDI-P dan PAN. Dalam pernyataannya mereka menginginkan Raperda yang diinisiasi DPRD itu tetap berlanjut, dengan alasan ketiga Raperda itu sangat penting dan berdampak pada masyarakat Banten.
Ketua Fraksi Demokrat, Mahpudin mengaku, tiga Raperda itu sebelum dibahas di paripuran, sebelumnya juga dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang melibatkan biro hukum sebagai perwakilan dari gubernur Banten.
Dirinya juga mengakui, pembentukan Raperda tersebut tidak asal-asalkan.
“Kalau Raperda yang diusulkan oleh DPRD, saya rasa demi kebaikan orang Banten hasil daripada fungsi kontroling itu merupakan aspirasi dari masyarakat,” katanya.
Fraksi Demokrat kata Mahpudin, akan melakukan tahapan sesuai dengan aturan agar perda tersebut dapat disahkan.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


