SERANG | TR.CO.ID

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudhiawan Wibisono dan jajarannya melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten bertempat di kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Jumat (05/03).

Kedatangan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudhiawan Wibisono dan jajarannya, di sambut langsung Kakanwil BPN Banten, Andi Tenri Abeng yang didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Para Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten

Yudhiawan Wibisono mengatakan, koordinasi pihaknya denan BPN adalah untuk mensosialisasikan program kerja pemberantasan korupsi terintegrasi di tanah jawara tersebut.

Yudhiawan juga mengapresiasi terhadap capaian target sertipikasi aset pemerintah daerah tahun 2020 lalu.

“Kami mengapresiasi jajaran BPN Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Ibu Abeng. Dalam pelaksanaan tugas kami di lapangan BPN berperan strategis membantu pencapaian sertipikasi aset pemda sesuai target yang ditetapkan,” ujar Yudhiawan.

Sementara Kepala Satuan Tugas Korsup Pencegahan Wilayah II KPK Dwi Linda Aprilia menjelaskan, ada delapan area intervensi yang dilakukan oleh KPK.Yaitu, yang menjadi fokus tahun 2021 adalah manajemen aset daerah melalui program sertipikasi aset daerah.

“Sesuai terget Presiden Joko Widodo yang menargetkan pada tahun 2024 seluruh aset pemerintah daerah berupa tanah selesai sertipikasinya dan Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen tahun 2022 seluruh asetnya telah bersetipikat,” imbuhnya.

Ia menekankan, tahun ini Korsup Pencegahan Wilayah II KPK akan gencar melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi di Provinsi Banten. Sehingga target sertipikasi tercapai pada tahun 2024, khususnya Pemerintah Provinsi Banten yang miliki komitmen target sertipikasi selesai pada tahun 2022. Ujar Dwi Linda Aprilia

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng dalam dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa di tahun 2020 Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten aktif menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Provinsi Banten. Korsup Pencegahan Wilayah II KPK, dan pihak terkait dalam menyelesaikan target sertipikasi yang diberikan.

“Kami siap membantu menyelesaikan target yang ada, jika bidang tanah yang dimohonkan sertipikasinya clean and clear yaitu diketahui letaknya dan batasnya, tercatat dalam daftar aset, tidak bersengketa dan dikuasai secara fisik,” tegas Andi Tenri Abeng. (ame/jojo)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Gubernur WH : Pemprov Banten dan BPN Bersinergi Selesaikan Persoalan Tanah Di Provinsi Banten (17-08-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 17-08-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

SERANG | TR.CO.ID

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten mudah diajak kerjasama dan bersinergi dalam menyelesaikan persoalahan pertanahan di Provinsi Banten. Hal itu diungkap Gubernur saat lepas sambut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, di Rumah Dinas Gubenur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang, Senin (16/8/2021).

Menurut Gubernur WH, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Andi Tanri Abeng sangat bisa diajak kerjasama dan bersinergi dalam menyelesaikan persoalan tanah di Provinsi Banten.

"Saya senang BPN di bawah kepemimpinan Bu Andi karena sinergitasnya. Saya sempat beberapa kali menghubungi beliau di jam 4 subuh. Saya biasa komunikasi dan berdiskusi masalah serius di jam segitu, dan beliau sudah bangun dan responsif sekali," ungkapnya.

Dikatakan, respon baik dari BPN terlihat salah satunya adalah kecepatan dalam menangani persoalan tanah KP3B (Kawasan Pusat pemerintahan Provinsi Banten) yang menjadi pusat kedinasan bagi ASN di Provinsi Banten.

“KP3B dari tahun 2000 belum selesai urusan pertanahannya. Berkat BPN di bawah kepemimpinan bu Andi lah, sertifikasi bisa terealisasi dengan sangat cepat,” ungkap Gubernur WH.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.