Dinas Sosial Provinsi Banten mengingatkan bahwa bantuan sosial yang disiapkan bagi warga terdampak pandemi COVID-19 perlu disalurkan tanpa pungutan. Kepala Dinas Sosial Banten Nurhana menyampaikan pesan tersebut setelah mengikuti pertemuan secara daring bersama Ombudsman Banten dan dinas sosial dari delapan kabupaten serta kota pada Selasa, 9 Juni 2020.

Pemerintah provinsi saat itu sedang menjalankan bantuan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan direncanakan untuk meringankan kebutuhan warga yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi. Nurhana meminta penerima manfaat menyampaikan pengaduan apabila mendapati pungutan dalam proses penyaluran. Menurutnya, Dinas Sosial Banten tidak memberikan arahan untuk meminta pungutan kepada penerima bantuan.

Kanal pengaduan dan keterbukaan penyaluran

Dalam pembahasan tersebut, Nurhana menyebut adanya fasilitas pengaduan melalui situs Dinas Sosial Banten pada masa itu. Ia menyampaikan bahwa laporan dari masyarakat dapat diteruskan kepada dinas untuk ditindaklanjuti.

Pertemuan juga membahas permintaan Ombudsman mengenai transparansi daftar penerima bantuan. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Sosial Banten Budi Darma menyampaikan pertimbangan mengenai perlindungan informasi pribadi warga. Ia menjelaskan bahwa data penerima manfaat berhubungan dengan keadaan sosial dan ekonomi seseorang.

Budi tetap menyatakan dukungannya terhadap transparansi dan pertanggungjawaban program. Pembahasan itu memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyediakan informasi mengenai penyaluran dana sekaligus memperhatikan kerahasiaan data pribadi warga yang menerima bantuan.

Perkembangan distribusi hingga 7 Juni 2020

Data Dinas Sosial Banten yang disampaikan pada waktu itu mencatat realisasi penyaluran JPS sekitar Rp47,80 miliar hingga 7 Juni. Distribusi mencakup berbagai wilayah di provinsi dengan jumlah keluarga penerima yang berbeda-beda.

Di Kabupaten Tangerang, bantuan telah disalurkan kepada 41.565 keluarga menurut data yang diberitakan. Nilai penyaluran tercatat sekitar Rp24,94 miliar. Di Kota Tangerang terdapat 8.958 keluarga penerima dengan nilai penyaluran sekitar Rp5,37 miliar. Untuk Kota Tangerang Selatan, penyaluran mencapai 5.243 keluarga dengan nilai sekitar Rp3,15 miliar.

Wilayah lain yang telah mencatat distribusi meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Pandeglang mencatat 27.772 keluarga penerima. Di Lebak tercatat 438 keluarga dan di Kabupaten Serang terdapat 466 keluarga. Sementara itu, penyaluran untuk Kota Serang dan Cilegon masih dijelaskan dalam kaitannya dengan tahap pemrosesan bantuan.

Angka tersebut merupakan posisi data pada awal Juni 2020. Karena pemberitaan berlangsung ketika program masih berjalan, jumlah penerima yang telah memperoleh dana perlu dibedakan dari keseluruhan keluarga yang direncanakan menerima bantuan.

Besaran bantuan dan proses administrasi

Program yang diberitakan menetapkan bantuan tunai Rp600.000 bagi setiap keluarga penerima manfaat di Tangerang Raya. Di lima kabupaten dan kota Banten lainnya, bantuan ditetapkan Rp500.000 per keluarga. Rencana penyaluran mencakup tiga bulan berturut-turut.

Budi menjelaskan bahwa tahap awal distribusi membutuhkan proses pendataan dan pembukaan rekening untuk penerima. Ia memperkirakan proses berikutnya dapat berjalan lebih cepat apabila data penerima dan rekening yang diperlukan sudah tersedia.

Program bantuan selama pandemi melibatkan pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Masing-masing memiliki alokasi dan daftar sasaran sesuai programnya. Oleh karena itu, laporan penyaluran perlu mengidentifikasi sumber bantuan dan tahap distribusinya agar warga dapat memahami informasi yang diumumkan.

Keterangan Dinas Sosial Banten pada Juni 2020 menempatkan penanganan pengaduan, ketepatan sasaran, kelengkapan administrasi, dan perlindungan data sebagai bagian dari pelaksanaan JPS. Seluruh nominal dan jumlah keluarga di dalam tulisan ini merupakan catatan historis mengenai perkembangan program sebagaimana disampaikan pada saat artikel pertama kali diterbitkan.

Pertemuan bersama delapan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kesempatan membahas pelaksanaan program secara lintas wilayah, mengingat keadaan distribusi di setiap daerah saat itu berbeda.

Catatan arsip: Berita ini ditulis ulang berdasarkan pemberitaan Tangerang Raya pada 11-06-2020. Sumber arsip.