TELUK NAGA | TR.CO.ID
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Kabupaten Tangerang lakukan sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang merupakan pencanangan presiden RI Joko Widodo di sambut gembira oleh warga Desa Babakan Asem, sosialisasi tersebut diadakan di halaman kantor Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Kamis (9/9)
Kepala Kantor BPN Kabupaten Tangerang Nugraha mengatakan bahwa program PTSL yang berlangsung di Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga ini berorientasi pada antusias masyarakat dan para aparatur desa yang begitu aktif dalam mensukseskan program ini.
"Tadinya desa ini menjadi target program PTSL di tahun 2022 esok, namun melihat keaktifan aparatur desa Babakan Asem soal program ini, menjadikan sekala prioritas untuk PTSL tahun ini,"ujarnya.
Untuk biaya, Nugraha mengatakan bahwa untuk tekhnis pengukuran dan pendaftaran hak, di pastikan tidak dipungut biaya, namun untuk PBB dan BPHTB mungkin terdapat biaya di pajak.
"Yang sudah menjadi calon pendaftar saat ini sekitar 1700 dokumen PTSL, dan ini mudah-mudahan menjadi target kami di program PTSL tahun 2021. Sebagai tanda segera program ini bergulir di Desa Babakan Asem, kami telah menyediakan tahap awal berupa 1500 alat patok tanah, "tukasnya.
Senada, Camat Teluknaga Zam Zam Manohara saat kegiatan tersebut menghimbau kepada warga Babakan Asem agar melengkapkan dokumen pemberkasan perihal persyaratan untuk PTSL.
"Kita patut bersyukur karena mendapatkan program PTSL ini, yang manfaatnya bisa mendapatkan kepastian hukum pada tanah kita,"tandas Nya.(man)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Andika : Pemulihan Ekonomi di Sektor Pertanahan & Tata Ruang (25-09-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 25-09-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERANG | TR.CO.ID
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memimpin Upacara Hari Agraria & Tata Ruang 2021 tingkat Provinsi Banten yang digelar di halaman Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten di Kota Serang, Jumat (24/9). Menurut Andika, Pemerintah Provinsi Banten dan sejumlah Pemerintah Daerah di Banten sudah melakukan dukungan konkrit terhadap upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi di sektor agraria atau pertanahan dan tata ruang.
"Sudah sejak awal tahun ini Pemprov Banten punya tim ajudikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dilantik Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim)," kata Andika usai upacara. Kata Andika, Pemprov Banten mendukung apa yang diupayakan oleh BPN Banten dalam pelaksanaan program PTSL yang terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2021 ini, kata Andika, Tim Ajudikasi PTSL Provinsi Banten menargetkan 98 ribu bidang tanah. "Untuk biaya pensertifikatan ditanggung oleh negara. Sementara untuk biaya pemberkasan ditanggung oleh masyarakat," kata Andika.
Andika menambahkan, sejumlah pemda di Banten juga turut membantu upaya ini dengan di antaranya telah memberikan semacam insentif atau pemotongan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Seingat saya setidaknya di Kota Tangerang sudah menerapkan (pemotongan PBB & BPHTB) itu," imbuhnya.
Andika juga mengungkapkan dukungan Pemprov Banten terhadap upaya percepatan pemulihan ekonomi di sektor pertanahan ini di antaranya terlihat dari telah dibagikannya 1.600 sertipikat tanah dalam program redistribusi tanah objek reforma agraria tahun 2021 untuk warga Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, baru-baru ini oleh Gubernur Wahidin.
Andika mengatakan, penyerahan sertifikat tanah kepada warga masyarakat ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan bukti sah kepemilikan tanah. "Sertipikat merupakan jaminan tentang hak. Secara administrasi, status kepemilikan tanah sudah lengkap," ujarnya.
Dalam hal kebijakan tata ruang sendiri, lanjut Andika, Pemprov Banten mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) kaitannya upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


