SERANG | TR.CO.ID
Langkah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang melaporkan kasus pemotongan Dana Hibah Pondok Pesantren ke Kejaksaan Tinggi Banten mendapatkan apresiasi dari para tokoh.
Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof. Dr. Fatah Sulaiman menyatakan prihatin atas adanya oknum yang melakukan pemotongan Dana Hibah Pondok Pesantren. Padahal dana tersebut kata Fattah, sengaja dianggarkan oleh Pemprov Banten untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas Pondok Pesantren di Provinsi Banten.
"Atas nama institusi saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Banten yang mengambil inisiatif untuk mencegah adanya tindakan serupa atau berulang di tahun yang akan datang terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan pemotongan Dana Hibah untuk Pondok Pesantren di Provinsi Banten," kata Prof. Fatah (Selasa, 20/4/2021).
Fatah berharap agar kasus ini diusut sampai tuntas.
"Saya juga mengapresiasi pihak Kejaksaan Tinggi Banten dan aparat hukum yang bertindak cepat sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pemotongan Dana Hibah Pondok Pesantren dari anggaran pemerintah pun sudah ditangkap dan diproses secara hukum," ungkapnya.
Terpisah, apresiasi juga diberikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten A.M Romly dan sangat mendukung langkah Gubernur Banten untuk mengusut tuntas kasus pemotongan Dana Hibah Pondok Pesantren.
"Saya memberikan apresiasi dan mendukung langkah hukum yang dilakukan Gubernur Banten untuk mengusut tuntas para pelaku tindak pidana dalam upaya mengamankan pelaksanaan program Gubernur Banten dan menjaga kehormatan para kiyai dan dunia Pesantren," kata A.M Romly.
Dalam kesempatan itu, Ketua MUI Provinsi Banten juga mengajak seluruh organisasi atau lembaga yang memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap kemajuan dunia pesantren untuk terus meningkatkan daya dukungnya secara nyata terhadap Pondok Pesantren.
"Dan mengawal bantuan Gubernur agar bantuan tersebut diterima Pondok Pesantren dengan benar dan utuh serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya," pintan.
Hal senada juga diungkap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fathaniyah KH Matin Sarkowi yang meminta agar seluruh pihak bisa mendukung langkah Gubernur Wahidin Halim dalam mencegah praktik korupsi di dunia Pesantren, terutama Forum Silarurahmi Pondok Pesantren (FSPP) yang menjadi mitra kerja Gubernur sebagai lembaga pembinaan bagi Pesantren.
"Saya ikut marah, untuk pesantren dipotong-potong kaya gitu. Saya mendukung langkah Pak Gubernur. Jadi siapapun, mau ustad mau siapapun yang ngambil, tangkap. Proses sesuai hukum yamg berlaku, Saya sangat mendukung," kata Matin Syarkowi.(fuad)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Gubernur WH : MUI Selalu Menjadi Mitra Pemprov Banten (04-12-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 04-12-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERPONG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten. MUI merupakan pembina dan pengayom masyarakat.
"MUI Provinsi Banten selalu menjadi mitra saya," ungkap Gubernur WH saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) V Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Tahun 2021 di Graha Widya Bhakti Puspitek Serpong, Kota Tangerang Selatan (Jum'at malam, 3/12/2021).
"MUI harus mengayomi dan membina masyarakat, termasuk menjembatani Pemerintah dengan masyarakat," tambahnya.
Ke depan, lanjut Gubernur WH, MUI menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan umat dari faham-faham dan ideologi yang tidak jelas.
Dikatakan, pihaknya tidak khawatir dengan perkembangan masyarakat karena semangat beragama masyarakat Banten cukup tinggi.
"Banten dikenal wilayah seribu kyai dan sejuta santri. Bagaimanapun ulama dan pemerintah tetap bisa bersatu," ungkap Gubernur WH.
"Yang pasti, sampai saat ini MUI setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan UUD 1945," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hasilnya sudah nyata, diantaranya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan Pencegahan Korupsi dari KPK hingga upaya membangun semangat keagamaan para Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui zakat dan sedekah.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


