SERANG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan kasus lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan yang diduga terjadi tindak pidana korupsi pengadaan lahan Tahun Anggaran 2017.
"Saya mengapresiasi langkah-langkah KPK," ujar Wahidin Halim.
Menurut Gubernur yang akrab disapa WH, bahwa tindakan KPK sejalan dengan dirinya (WH-red) dalam komitmen pemberantasan korupsi di Provinsi Banten.
"Tentunya ini sejalan dengan komitmen saya sebagai Gubernur untuk memberantas korupsi di Provinsi Banten," ujarnya.
Dikabarkan bahwa KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2017. (Man/WAN)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Gubernur WH : Di Provinsi Banten Ada Sekitar 60 Masyarakat Adat (02-09-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 02-09-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERANG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan sekitar 60 masyarakat adat atau masyarakat kaolotan bermukim di Provinsi Banten. Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat adat di Provinsi Banten.
“Ada sekitar 60 masyarakat adat di Provinsi Banten. Mereka harus dilindungi, harus dilestarikan dalam bingkai kehidupan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ungkap Gubernur WH kepada wartawan usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Usul Gubernur Tentang Desa Adat dan Persetujuan DPRD Tentang Nota Kesepakatan KUPA Dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Kamis, 2/9/2021).
Dikatakan, masyarakat adat memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Masyarakat adat selalu tertib dan teratur, demokratis melalui musyawarah, bergotong royong serta menghargai dalam mengelola alam.
“Kita hormati masyarakat adat. Dalam sistem ekonomi dan sosial, masyarakat adat tidak ada masalah,” ungkap Gubernur WH.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengungkapkan bahwa penanganan Covid-19 di Provinsi Banten berjalan baik. Kondisi saat ini di Provinsi Banten, hanya Kota Serang yang masih Zona Oranye. Sedangkan 7 wilayah Kabupaten/Kota lainnya sudah Zona Kuning.
“Semoga yang Zona Kuning cepat menjadi Zona Hijau. Direncanakan Senin pekan depan pembelajaran tatap muka akan dimulai,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna, Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten dalam pemandangan umumnya mendukung Raperda tentang Desa Adat usulan Gubernur Banten untuk dibahas lebih lanjut. Dalam rapat paripurna itu pula, DPRD Provinsi Banten menyetujui Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.
Atas dukungan itu, Gubernur WH mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terbangun selama ini antara Pemprov Banten dengan DPRD Provinsi Banten.(Man/WAN)
Gubernur Banten : Manfaatkanlah Anggaran Pemerintah Untuk Pembangunan (06-12-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 06-12-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERANG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengimbau agar Anggaran Pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Uang-uang Anggaran Pemerintah manfaatkanlah, jangan dikorupsi," himbau Gubernur WH dalam
Penyerahan DIPA dan DA-TKDD Tahun Anggaran 2022 Lingkup Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen KH Syam'un No.5 Kota Serang, Senin (6/12/2021).
"Kita gandeng BPKP, KPK, BPK dan lainnya agar ini sesuai dengan aturan," tambahnya.
Dikatakan, saat kunjungannya ke Provinsi Banten, Presiden Joko Widodo mengapresiasi realisasi anggaran di wilayah Provinsi Banten cukup bagus atau masuk tiga besar Nasional.
Gubernur WH juga mengungkapkan penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten termasuk bagus sehingga mendapatkan penghargaan.
"Alhamdulillah semua bahu-membahu, saling membantu dan bergerak bersama. Semua bekerja, oleh karena itu kita satu
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


