BANTEN | TR.CO.ID
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten berharap adanya sinergi dan kolaborasi terkait aset negara usai menghadiri konferensi pers Penyitaan Aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) di Jl. Boulevard Palem Raya, Komplek Perumahan Lippo Karawaci Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang (Jum’at, 27/8/2021).
“Kita bisa tahu bahwa di wilayah Provinsi Banten ada aset negara ini. Kita berharap bisa kolaborasi untuk pemanfaatannya,” ungkap Rina .
“Bisa kita lakukan sinergi dengan Pusat, kita melakukan koordinasi pemanfaatan,”tambahnya.
Dalam kegiatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Satgas BLBI hari ini menyita 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2 yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor. Dari jumlah itu, sebanyak 44 bidang tanah di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang.
Khusus untuk aset di wilayah Karawaci, lanjutnya, memiliki luas sekitar 25 hektare (ha). Nilai aset yang didatangi oleh pemerintah ini mencapai triliunan rupiah.
"Menurut Pak Bupati (Bupati Ahmed Zaki Iskandar, red), 1 meter persegi sekarang Rp20 juta. Jadi 25 hektar ini nilainya triliunan," jelas Sri Mulyani.
Aset yang disita tersebut telah dipasangi plang negara. Sri Mulyani mengucapkan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu Satgas BLBI dalam menyita aset tersebut.
"Saya senang tadi semua plangnya banyak dari institusi di situ tidak hanya Kemenkeu yang mengelola aset negara tapi ada simbol dari Kepolisian, Kejaksaan, Polhukam, ATR, Kemenkumham ini bagus. Saya berharap sesudah ini tim BLBI melakukan pengamanan. Kalau di tempat lain mungkin perlu dibangun pagarnya supaya kelihatan dan jelas kepemilikan negara tersebut," tuturnya.
Hal senada juga diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa aset properti yang telah dikuasai oleh negara yaitu aset properti eks debitur PT Lippo Karawaci, eks bank Lippo Group yang diserahkan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pengurang kewajiban BLBI.
Mahfud juga berharap, para obligor dan kreditur termasuk keturunan penerus usahanya untuk memenuhi panggilan untuk menyelesaikan pembayaran.
Ditegaskan, setiap obligor dan kreditur yang banknya diselamatkan atau di bailout oleh negara, punya kewajiban kepada negara.(fuad)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Tolak Honor Satgas Covid-19, Gubernur Banten : Jaga Perasaan Rakyat (30-08-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 30-08-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERANG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali menegaskan dirinya tidak akan menerima honorarium Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Banten. Hal itu kembali ditegaskan Gubernur untuk menjawab pertanyaan sejumlah kalangan yang ditujukan kepadanya seiring dengan adanya sorotan terhadap honor Satgas Covid-19 di wilayah lain.
Berdasarkan aturan dari Kementerian Dalam Negeri, Gubernur masuk dalam Tim Satgas Covid-19. Gubernur masuk sebagai penerima honorarium Tim Satgas Covid-19 Tahun 2021.
“Demi menjaga perasaan rakyat. Menjaga rasa empati dan sensitifitas terhadap warga masyarakat Banten yang terkena maupun yang terdampak Covid-19,” ungkap Gubernur WH (Sabtu, 29/8/2021).
Fokus Gubernur WH dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten diantaranya: koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota; peningkatan kapasitas layanan dann respon RSUD Banten, RSUD Malingping dan Laboratorium Kesehatan Daerah terhadap Covid-19; peninjauan dan sidak pelaksanaan PPKM; distribusi bantuan sosial bagi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19; penyelesaian masalah pasokan oksigen medis untuk pasien Covid-19; percepatan vaksinasi; distribusi sembako dan obat-obatan dengan TNI dan Polri hingga program-pogram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya perekonomian regional Provinsi Banten.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


