HEBOH

MUKTABAR

GUBERNUR

BANTEN | TR.CO.ID

Sekertaris Daerah Banten Al Muktabar dipilih untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Banten. Kepastian itu disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial (Pem-Kesos) Provinsi Banten, Gunawa Rusminto. "Insya Allah, Pak Sekda (Al Muktabar) sebagai Pj-nya," papar Gunawan saat dikonfirmasi Tangerang Raya melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/5).

Menurut Gunawan, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pj Gubernur Banten akan diberikan usai pelantikan yang direncanakan digelar pada Kamis (12/5/2022), di Ruang Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Kemendagri, Jakarta. "Setelah dilantik nanti diserahkan (SK)," ujar Gunawan.

"Setelah dilantik nanti diserahkan (SK)," papar Gunawan. Dalam tiga surat undangan pelantikan yang diperoleh Kompas.com, Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Wakilnya Andika Hazrumy diundang untuk menghadiri proses pelantikan.

Selain itu, Kapolda Banten, Ketua DPRD Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Sekda Banten, Danrem 064 Maulana Yusuf dan Danrem 052 Wijaya Krama pun diundang.

Undangan itu ditandatangani dan dicap basah Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro.

Sebagaimana diketahui, pelantikan pj gubernur sedianya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, saat ini Kepala Negara sedang dalam kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN-Amerika Serikat.

"Yang melantik Mendagri," kata Heru saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/5/2022). Agenda pelantikan tersebut juga dibenarkan oleh Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga. Menurutnya, lima orang pj gubernur akan dilantik pada Kamis oleh Mendagri Tito Karnavian. "Iya benar (lima pj gubernur). Rencana besok Kamis (dilantik Mendagri)," paparnya.

Untuk diketahui, masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakilnya Andika Hazrumy berakhir pada tanggal 12 Mei 2022. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk penjabat untuk memimpin roda pemerintahan hingga pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.(kps/hel)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Mendagri Diminta Jelaskan Kepada Publik (03-06-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 03-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

HEBOH : Pengangkatan Pj Sekda

SERANG | TR.CO.ID

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta menjelaskan kepada publik alasan penerbitan surat

rekomendasi pengangkatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, setelah Sekda

definitif-nya diberikan tugas tambaham sebagai Pj Gubernur. Demikian ditegaskan Ir.H Miptahudin

MT, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

“Harus menjelaskan kepada publik, soal alasan pemberian surat rekomendasi kepada Pj Gubernur

dalam pengangkatan Pj Sekda, setelah Sekda definitif-nya diberikan tugas tambahan sebagai Pj

Gubernur Banten,” katanya, seperti dikutip kantor berita online nasional, Kamis (2/6/2022)

Miptah mengaku sepakat dengan mantan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, bahwa jika memang

pengangkatan Pj Sekda tersebut terdapat kekeliruan, maka lebih baik direvisi daripada memberikan

pendidikan politik yang salah kepada publik.

“Jika memang terjadi kekeliruan, lebih baik merevisi SK pengangkatan Pj Sekda menjadi Plh,

daripada memberikan pendidikan politik yang salah kepada publik,” ujar Miftah anggota

DPRDProvinsi Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

“Jangan sampai kebijakan di drive oleh kekuasaan, bukan oleh ilmu pengetahuan,” tambahnya.

Ia berharap adanya organisasi masyarakat sipil d Banten yang berani melakukan class action atau

gugatan ke PTUN, untuk menguji apakah SK Pj Gubernur mengangkat Pj Sekda itu sah atau

maladministrasi.

”Jika pengangkatan Pj Sekda itu dianggap sah, lantas apa dasarnya pak Al Muktabar menjabat

sebagai Pj Gubernur ? Bukankah seorang Pj Gubernur itu harus pejabat eselon I atau JPT Madya

yang melekat dari mulai dilantik hingga berakhir masa jabatan Pj Gubernur-nya ? ” ujarnya baik

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.