Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang mengundang Dinas Sosial ke gedung bekas DPRD pada 15 Juni 2020. Dewan meminta penjelasan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai.
Penyaluran kepada penerima dan bantuan yang masih dalam proses menjadi bagian pembahasan antara anggota komisi dan pejabat dinas.
Kilas balik liputan 2020: Pemerintahan dan layanan publik dan konteks daerah
Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.
Pemkab Tangerang meninjau kesiapan rumah ibadah di Tigaraksa (11-06-2020)
Menjelang pembukaan kembali kegiatan ibadah, Heri Heriyanto dari Pemkab Tangerang mendatangi rumah ibadah di Desa Sodong pada 9 Juni 2020. Di antara tempat yang dikunjungi ada pura dan Cetiya Brahmavihara.
Tujuannya melihat langsung bagaimana pengelola menyiapkan kegiatan berjemaah pada masa transisi pandemi. Bagi pengurus rumah ibadah, kunjungan itu juga menjadi kesempatan untuk membicarakan kesiapan mereka menerima umat kembali.
BPOM Tangerang memeriksa produk saat pusat belanja kembali buka (17-06-2020)
Kantor Badan POM di Kabupaten Tangerang kembali mengawasi toko kosmetik dan produk kesehatan di pusat belanja pada Juni 2020. Pengawasan dilakukan ketika pusat perbelanjaan mulai menerima pengunjung lagi.
Petugas memperhatikan izin edar serta kelengkapan label pada kosmetik, obat tradisional, dan suplemen yang dijual.
KOMPAK serahkan pengaduan soal bantuan pangan ke Kejari Tangerang (18-06-2020)
Organisasi masyarakat KOMPAK menyampaikan pengaduan mengenai penyaluran bantuan sosial kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di Tigaraksa pada 17 Juni 2020. Sekretariat kejaksaan menerima surat yang mempersoalkan pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai dan Program Keluarga Harapan.
KOMPAK juga telah membawa persoalan tersebut ke DPRD kabupaten. Informasi yang tersedia pada saat itu mencatat dugaan yang disampaikan pelapor. Pengaduan tersebut belum menetapkan kesalahan pihak yang disebut.
Wakil bupati meminta PT Adis menghentikan kegiatan sementara (19-06-2020)
Wakil Bupati Tangerang Mad Romli meminta PT Adis di Balaraja menutup sementara kegiatan setelah seorang pekerja terkonfirmasi COVID-19. Dalam penjelasan Juni 2020, ia menyebut masa penutupan 14 hari dengan merujuk ketentuan PSBB kabupaten.
Menurut keterangan yang dimuat saat itu, sekitar 900 pekerja pada divisi yang sama dengan pasien sudah lebih dahulu dirumahkan. Penutupan yang diminta wakil bupati menyangkut tindak lanjut di tingkat perusahaan.
Bantuan Kemensos dibagikan kepada warga Tegal Kunir Lor (23-07-2020)
Warga Desa Tegal Kunir Lor di Kecamatan Mauk menerima bantuan sosial Kementerian Sosial pada Juli 2020. Kepala Desa Mahpudin, yang dikenal sebagai Kipang, bersama perangkat desa menangani penyerahan kepada masyarakat.
Pemerintah desa mengaitkan pembagian itu dengan kesulitan ekonomi keluarga selama pandemi. Perangkat desa menerima bantuan sebelum mendistribusikannya kepada warga.
Kantor Kecamatan Sukadiri menghentikan layanan selama dua hari (21-10-2020)
Kecamatan Sukadiri di Kabupaten Tangerang menutup sementara kantor setelah seorang pegawai mendapat hasil tes usap positif COVID-19. Camat Yandri Permana menyampaikan perkembangan itu pada Oktober 2020.
Selama penutupan dua hari, petugas menjadwalkan pembersihan seluruh ruangan. Langkah tersebut memengaruhi pelayanan langsung di kantor kecamatan.
Fraksi PPP meminta penjelasan mengenai rotasi pejabat Tangerang (26-10-2020)
Naziel Fikri dari Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tangerang meminta pimpinan dewan mengundang kepala BKPSDM. Ia mempertanyakan cara pemberitahuan mutasi dan rotasi pejabat yang baru dilaksanakan.
Menurut Naziel, sebagian pemberitahuan diterima pada larut malam. Ia ingin badan kepegawaian menjelaskan mengapa calon peserta tidak mendapat informasi lebih awal.
DPRD dan Pemkab Tangerang menyetujui APBD 2021 sebesar Rp5,276 triliun (01-12-2020)
Anggaran Kabupaten Tangerang untuk 2021 disetujui dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri Bupati Ahmed Zaki Iskandar. Nilai yang diumumkan mencapai Rp5,276 triliun.
Ketua DPRD Kholid Ismail menjelaskan adanya pembahasan sebelumnya oleh Badan Anggaran bersama pemerintah daerah. Hasil rapat tersebut diberitakan pada 1 Desember 2020.
Provinsi dan Kabupaten Tangerang menganggarkan iuran JKN bagi warga (10-12-2020)
Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang mendukung kepesertaan JKN-KIS dengan mendaftarkan penduduk dan menyediakan bantuan iuran. BPJS Kesehatan menyebut cakupan di Kabupaten Tangerang saat itu mencapai 88 persen penduduk.
Pada Desember 2020, Cabang Tigaraksa juga menyebut kerja sama layanan lanjutan dengan 21 rumah sakit dan empat optik.
Dukungan kabupaten juga direncanakan melalui APBD 2021 untuk menanggung iuran penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah. Pembiayaan peserta itu melengkapi penyediaan tempat layanan melalui puskesmas dan jaringan rujukan.


