TANGERANG | TR.CO.ID

Pemeliharaan alat pendingin pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) kabupaten Tangerang terbilang fantastis, pasalnya ditahun ini pemerintah kabupaten Tangerang menggelontorkan anggaran sebesar seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pemeliharaan alat pendingin sebanyak 77 unit

Namun Begitu, Berdasarkan pantauan di beberapa ruangan pada kantor Dindikbud kabupaten Tangerang, jumlah unit yang disebutkan pada halaman tersebut disinyalir kurang dari 77 unit.

Dilantai dasar terdapat ruangan yang paling besar yakni ruang pelayanan yang hanya terpasang dua unit alat pendingin, selain itu terdapat beberapa ruangan lainnya yang diantaranya ruang asset yang tidak nampak satupun alat pendingin terpasang diruangan tersebut.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Syaifullah, menurut dia 77 unit alat pendingin yang dimaksud adalah bukan hanya dilingkungan kantor dinas pendidikan kabupaten Tangerang, akan tetapi beberapa kantor pengawas diwilayah kabupaten Tangerang.

"Insha Allah, dana tersebut adalah sebuahg rencana, proses penggunaan nya sesuai aturan dan kebutuhan, tidak semata mata akan diserap semua, karna sesuai dengan kondisi barang tersebut," tulis Syaifullah melalui pesan singkatnya.

Kendati tidak tercantum dalam keterangan halaman aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web, Anggaran sebesar Rp 115 juta lebih tersebut juga dimanfaatkan untuk kegiatan pemeliharaan alat – alat elektronik lainnya.

"Uraian dalam DPA tersebut ada dua kegiatan dalam rencana giat tersebut. 1. pemeliharaan alat pendingin, 2 pemeliharaan alat – alat elektronik (komputer/laptop/printer)," tulisnya lagi. (cng/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Pendataan Jadi Alibi Pemda Tunda Tertibkan Bagli (15-03-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 15-03-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGERANG | TR.CO.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang belum dapat memastikan kapan penertiban ratusan bangunan liar yang berdiri dibantaran kali cisadane.

Firzada Marhali, Kepala Dinas Tata ruang dan Bangunan (DTRB) kabupaten Tangerang menuturkan, pihaknya saat ini tengah menanti hasil pendataan yang dilakukan kecamatan Teluknaga yang saat ini tak kunjung usai.

Meski begitu, dirinya tidak dapat merinci kendala yang disebutnya menjadi penghambat proses pendataan yang dilakukan kecamatan Teluk Naga.

"Teman – teman di Satpol PP juga tengah melakukan pendataan dan menargetkan satu minggu lagi selesai, nanti kita akan sinkronkan data bangunan liar dari kecamatan," papar dia saat menemui massa pengunjuk rasa yang mendesak Bupati untuk segera mengambil langkah untuk menertibkan bangunan liar, Senin (14/3/22).

Menurut Marhali, untuk melakukan penertiban atas ratusan bangli tersebut ada beberapa tahapan yang harus ditempuh, diantaranya bersurat kepada yang berwenang atas lahan tersebut.

"Setelah dilakukan pendataan oleh kecamatan dan satpolPP kita akan sinkronkan dan nantinya teman – teman dari Bina Marga akan menggunakannya sebagai dasar untuk bersurat ke BBWSc 2," tuturnya.

Kendati begitu, dirinya memastikan proses yang dibutuhkan untuk melakukan proses penertiban tersebut akan menjadi prioritasnya.

"Kami memastikan akan kita tertibkan dan surat yang nantinya akan dibuat oleh teman – teman bina marga akan diantar langsung oleh kepala dinasnya dan segera di tindaklanjuti," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dulamin Zhigo koordinator aksi kepada wartawan menilai hal tersebut adalah upaya pemda dalam mengulur – ulur waktu.

Menurut Zhigo, upaya pemda dalam mengulur waktu tersebut adalah bentuk ketidak seriusan pemda dalam melakukan pembenahan bangunan liar dibantaran kali Cisadane.

"Camat memiliki instrumen yang lengkap, untuk melakukan pendataan tentunya dia bisa memerintahkan kepala desa atau lurah yang bisa memerintahkan kepada jajaran RT/RW, menurut saya jika memang ada itikad baik, untuk melakukan pendataan tidak membutuhkan waktu yang selama ini," bebernya.

Ia menilai, jika hal tersebut terus dibiarkan berlarut – larut akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terkait kinerja camat yang diduga setengah hati dalam menjalankan perintah Bupati Tangerang.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.