"Tidak ada Satgas bayangan, aturan yang melandasi diberikannya TPP adalah Surat Edaran Mendagri nomor 900 tanggal 12 Oktober 2020, yaitu OPD yang mendapatkan TPP Covid-19 adalah yang menangani langsung,” ujar dokter Ati Pramudji Hastuti yang juga sebagai Juru Bicara Covid-19 Provinsi Banten. OPD yang dimaksud adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Biro Ekbang dan Biro Hukum" ujar Ati Pramudji Hastuti.

Menurut Ati, besaran honor TPP disesuaikan dengan Standar Harga Satuan (SHS) dan pemberiannya pun proporsional atau tidak tumpang tindih. "Besaran insentif disesuaikan dengan SHS dari mulai eselon 1 sampai dengan staf dan bagi OPD yang sudah menerima insentif tersebut tidak lagi mendapat insentif Satgas yang telah ditetapkan oleh kepala daerah," ujarnya seraya menbambahkan adapun honor/insentif Satgas Covid-19 mengacu pada Perpres No. 33.

"Di mulai tahun 2021 ini sesuai Perpres nomor 33 dan surat edaran Mendagri nomor 900 tahun 2020" ujar dokter Ati, pemberian TPP bagi OPD yang menangani langsung Covid-19 dan honor Satgas ini baru dilakukan pada tahun anggaran 2021.

Sebelumnya, diberitakan bahwa diduga di luar Satgas Penanganan Covid-19 Pemprov Banten diduga membentuk tim sendiri dengan tugas yang sama yang isi beberapa ASN dari lintas OPD.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Banten Rina Dewiyanti membantah dengan penjelasan faktual soal tudingan adanya Satgas bayangan. (*/fuad)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Tolak Honor Satgas Covid-19, Gubernur Banten : Jaga Perasaan Rakyat (30-08-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 30-08-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

SERANG | TR.CO.ID

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali menegaskan dirinya tidak akan menerima honorarium Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Banten. Hal itu kembali ditegaskan Gubernur untuk menjawab pertanyaan sejumlah kalangan yang ditujukan kepadanya seiring dengan adanya sorotan terhadap honor Satgas Covid-19 di wilayah lain.

Berdasarkan aturan dari Kementerian Dalam Negeri, Gubernur masuk dalam Tim Satgas Covid-19. Gubernur masuk sebagai penerima honorarium Tim Satgas Covid-19 Tahun 2021.

“Demi menjaga perasaan rakyat. Menjaga rasa empati dan sensitifitas terhadap warga masyarakat Banten yang terkena maupun yang terdampak Covid-19,” ungkap Gubernur WH (Sabtu, 29/8/2021).

Fokus Gubernur WH dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten diantaranya: koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota; peningkatan kapasitas layanan dann respon RSUD Banten, RSUD Malingping dan Laboratorium Kesehatan Daerah terhadap Covid-19; peninjauan dan sidak pelaksanaan PPKM; distribusi bantuan sosial bagi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19; penyelesaian masalah pasokan oksigen medis untuk pasien Covid-19; percepatan vaksinasi; distribusi sembako dan obat-obatan dengan TNI dan Polri hingga program-pogram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya perekonomian regional Provinsi Banten.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dikatakan, dalam poin 3 Surat Mendagri tentang Tambahan Penghasilan ASN disebutkan, pertama, alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Kedua, alokasi anggaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a, dapat melebihi alokasi anggaran TPP tahun sebelumnya, sepanjang merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2020 antara lain, honorarium, uang lembur, dan atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran 2020.

Dalam poin berikutnya juga disebutkan, pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-l9, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.(Man)

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.