TANGERANG | TR.CO.ID

Selasa, (22/3/2022) bertempat di Hotel Santika Premiere Bintaro Tangerang Selatan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

Kegiatan rapat ILM itu bertemakan “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” dilaksanakan Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan; Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Rapat Koordinasi Produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dihadiri oleh Plt. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri serta Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sugeng Purnomo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana maksud dan tujuan dari Rapat Koordinasi Produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) ini,"Menghimpun masukan dari para pakar guna menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat terkait isu penegakan hukum tindak pidana korupsi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menumbuhkan budaya anti korupsi,"tukasnya.

Dalam pemaparan Kapuspenkum Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa korupsi adalah masalah yang sangat serius dan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi transparansi, akuntabilitas, integritas serta keamanan dan stabilitas nasional.

“Korupsi terjadi secara sporadis, terkolaborasi dengan modus operendi yang semakin canggih,” ujar Kapuspenkum Kejagung

Kapuspenkum Kejaksaan Agung juga menyampaikan, bahwa isu korupsi sering dijadikan komuditas politik baik di tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk melemahkan bargaining politik dan merebut kekuasaan serta korupsi sering dijadikan kepentingan politik yang abadi (sulit dihapus).

"Strategi pencegahan korupsi dari segi internal maupun eksternal pemerintah. Dari internal pemerintah,"ucap nya Selasa (22/3)

Menurut Kapuspenkum, strategi dilakukan adalah kemauan politik, komitmen pimpinan, meningkatkan penghasilan pegawai, pemberlakuan kode etik, reward and punishment, serta sistem pelayanan e-governance and e-procurement.

"Strategi eksternal pemerintah yakni sistem politik biaya tinggi merembet birokrasi, reformasi hukum, reformasi birokrasi, pers bebas, catch big fish / efek jera / hukuman tinggi serta public awarness,” ujar Kapuspenkum dan seraya mengatakan, bahwa Rapat Koordinasi Produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan swab antigen," tandasnya (man/hel)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

DPRD Tangsel Lantik Dua Anggota PAW (01-04-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 01-04-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGSEL | TR.CO.ID

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melantik Dua anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). PAW dilakukan terhadap dua partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sekretaris DPRD Kota Tangsel, Wahyudi Leksono menjelaskan, peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kota Tangsel dari PKS Almarhum H. Agus Raharjo itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten nomor 171.3/Keputusan.90-Huk/2022.

“Meresmikan pemberhentian H. Agus Puji Raharjo almarhum dari Partai PKS sebagai Anggota DPRD Kota Tangsel masa jabatan tahun 2019-2024,” terangnya, usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (31/3/22).

Wahyudi menambahkan, peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kota Tangsel dari PKS Ricky Yuanda Bastian sebagai PAW sisa masa jabatan 2019-2024 dituangkan melalui Keputusan Gubernur Banten nomor 171.2/Kep.91-Huk/2022.

“Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Serang pada tanggal 16 Maret 2022 Gunernur Banten Wahidin Halim,” bebernya.

Peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kota Tangsel, sambung Wahyudi, dari PDI Perjuangan Undang Kasi Ujar itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten nomor 171.3/Keputusan.99-Huk/2022.

“Meresmikan pemberhentian Undang Kasi Ujar dari PDI Perjuangan sebagai Anggota DPRD Kota Tangsel masa jabatan tahun 2019-2024,” paparnya.

Ia menguraikan, peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kota Tangsel dari PDI Perjuangan Suhari Wicaksono sebagai PAW sisa masa jabatan 2019-2024 dituangkan melalui Keputusan Gubernur Banten nomor 171.2/Kep.100-Huk/2022.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.