HEBOH: DINDIKBUD BANTEN
TANGERANG | TR.CO.ID
Angin segar yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, terkait pemberian insentif bagi guru SMK/SMA swasta tidak sesegar dalam kenyataannya. Pasalnya, rencana pemberian insentif yang akan diberikan Dindikbud Banten bagi guru swasta tersebut dipersulit dengan banyaknya persyaratan yang memberatkan para guru.
Demikian dikatakan, Mulyadi LM praktisi pendidikan sahabat guru swasta kepada wartawan Tangerang Raya, Sabtu (20/03).
Menurut Mulyadi, para guru dan kepala sekolah swasta sangat berterima kasih kepada Dindikbud Banten karena akan memberikan insentif kepada para guru dan kepala sekolah swasta, namun kenapa persyaratan yang diberikan sangat memberatkan.
“Kami mengucapkan Alhamdulillaah dan terima kasih kepada Gubernur Banten, DPRD dan Kadisdindikbud Provinsi Banten atas rencana pemberian insentif bagi para guru swasta," ujar Mulyadi.
Namun demikian kata Mulyadi, persyaratan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kadis Pendidikan dengan No. Surat : 421/0712/Dindikbud/2021 tertanggal 17 Maret 2021 sangat memberatkan para guru.
“Setelah kami pelajari bahwa untuk mendapatkan insentif sangat memberatkan dan ada yang sulit untuk dipenuhi dengan 15 Poin Persyaratan. Padahal pada saat RAKER antara Dindik dan Komisi V, Kadis menyampaikan akan mempermudah persyaratan guru swasta untuk mendapatkan insentif,” ungkapnya.
Mulyadi menjelaskan, diantara syarat yang memberatkan adalah poin 5 dan 8, dimana persyaratan pada poin 5 tersebut penerima insentif harus berijzah S1. Padahal Tenaga Pendidik dan Kependidikan di sekolah swasta masih ada yang sedang menjalankan kuliah S1.
Selanjutnya sambung Mulyadi, pada poin 8 dinyatakan bahwa persyaratan guru swasta yang akan mendapat insentif mininal mengajar 12 jam.
“Ini sulit untuk dipenuhi, karena banyak sekolah swasta yang hanya memiliki 3 atau 4 rombel/kelas, sehingga tidak mungkin guru swasta dapat memenuhi 12 jam mengajar perminggu. Apalagi guru yang bersangkutan tidak memiliki jam mengajar disekolah lain,” ucapnya.
Mulyadi mengungkapkan, untuk persyaratan lain yang sesungguhnya tidak perlu dipenuhi oleh guru swasta terkait pemberian insentif adalah persyaratan pada poin 11 dan 12, dimana guru swasta yang akan mendapatkan insentif harus melampirkan photo copy surat pendirian sekolah dan photo copy registrasi ijin operasional sekolah.
“Jika kita telaah ranah kedua poin itu tidak ada hubungannya dengan syarat guru untuk menerima insentif, karena itu adalah dokumen sekolah atau yayasan yang tidak perlu menjadi bagian persyaratan. Akan tetapi jika persyaratan yang disebutkan itu menjadi prasarat untuk mendapatkan insentif bagi guru swasta, berarti Kadis Pendidikan tidak menguasai persoalan pendidikan secara menyeluruh,” tukasnya.
Selanjutnya kata Mulyadi, kepala sekolah swasta se Banten dalam kesempatan diskusi dan rapat tertutup minta diberikan tunjangan kinerja sesuai kebijakan Pemprov Banten seiring besarnya alokasi APBD 2021 untuk Dindik yang hampir 5 Triliun.
"Masa kepala sekolah negeri saja yang diberikan tunjangan kinerja sampai 14 juta perbulan, kepala sekolah swasta hanya gigit jari, padahal tupoksi kepala sekolah negeri dan swasta tidak ada bedanya," tandasnya.
“Kami dari RBPSN (Rumah Besar Pengajar Swasta Nusantara) minta agar persyaratan yang memberatkan itu ditiadakan dan kepala sekolah swasta bisa mendapatkan tunjangan kinerja. Sehingga kabar baik tentang perhatian Pemprov Banten, baik kepada guru dan kepala sekolah swasta itu benar-benar bisa dirasakan indahnya,” pungkasnya
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani ketika dikonfirmasi wartawan Tangerang Raya, mengaku bahwa semua administrasi yang dipersyaratkan tidak ada yang sulit maupun berbelit.
Menurut Tabrani, para guru hanya tinggal mengikuti dan menyiapkan pemberkasan sebagaimana yang telah disebutkan.
"Tidak ada sulit. Semuanya normatif. Kalau memang ada bagian yang sulit, pada point mana karena semuanya normatif saja," kata Tabrani melalui sambungan selular, Jumat (19/03).
Untuk memastikan point' demi point', Tangerang Raya menyampaikan rilis pesan berupa keluhan para guru kepada Tabrani.
Namun setelah pesan dikirim dan diterimanya, tidak ada klarifikasi lanjutan yang diberikan. Meski telah berkali-kali kembali dihubungi, Plt. Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten itu tidak merespon. (adg/jojo)
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


