SERANG | TR.CO.ID
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy menerima laporan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten di ruang kerjanya, Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (11/05/22). Kepada para komisioner KI Banten yang menyerahkan laporan tersebut, Andika meminta KI Banten untuk terus bekerja mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Banten.
“Saya kira tugas teman-teman KI ini tidak ringan. Untuk itu saya memberikan atensi khusus kepada teman-teman untuk terus berjuang mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten,” ungkap Wagub Andika usai pertemuan.
Dikatakan Andika, keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
“Untuk itu dalam hal ini KI jelas-jelas sebagai mitra strategis Pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik,” katanya.
Sementara itu Ketua KI Banten Toni Anwar Mahmud mengatakan, sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU 14 Tahun 2008 bahwa Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan.
“Untuk keperluan penyampaian laporan kepada Kepala Daerah tersebut kami hari ini bertemu Pak Wagub,” kata Toni.
Toni menyampaikan bahwa tugas Komisi Informasi Provinsi Banten adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi. Pada tahun 2021 KI Banten menyelesaikan 149 sengketa informasi publik. Data KI Banten, kata Toni menyebutkan termohon dalam sengketa informasi publik di Provinsi Banten pada tahun 2021 tersebut didominasi Kabupaten Tangerang dengan jumlah 34 register.
Berikutnya berturut-turut Kota Serang 30 register, Kabupaten Lebak 26 register, Kota Tangerang Selatan 10 register, dan Kota Tangerang 6 register. Kemudian disusul Kota Cilegon 5 register, Kabupaten Serang 3 register, Kabupaten Pandeglang 1 register, BUMD 13 register dan instansi Vertikal sebanyak 2 register. “Sementara Provinsi Banten sendiri sepanjang 2021 sebanyak 19 register,’ imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut Toni juga mengatakan bahwa pada monitoring dan evaluasi badan publik tahun 2022, KI Banten mendorong tidak ada lagi OPD Pemprov Banten yang meraih kualifikasi tidak informatif, kurang atau cukup informatif. Diharapkan pada tahun 2022 sekurang-kurang meraih kualifikasi menuju informatif. (wil/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Pemprov Banten Raih 6 Kali WTP (14-04-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 14-04-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
Wagub: LHP BPK untuk Tingkatkan Akuntabilitas APBD
SERANG | TR.CO.ID
Pemprov Banten untuk keenam kalinya berhasil meraih opini terbaik pertanggungjawaban keuangan dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku bersyukur dengan keberhasilan Pemprov Banten mempertahan opini WTP tersebut. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Banten tersebut merupakan bahan untuk introspeksi pihaknya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD Provinsi Banten.
"Kami semua tentunya bersyukur dan menerima hasil pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2021 dengan opini terbaik ini," kata Andika kepada pers usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Rabu (13/4).
Rapat paripurna yang ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Banten TA 2021 dengan opini WTP tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


