BANTEN | TR.CO,ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, penyerahan sertipikat tanah kepada warga masyarakat merupakan bentuk perhatian Pemerintah. Hal itu diungkap Gubernur dalam Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Tahun 2021 Di Provinsi Banten di Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (22/9).
"Sertipikat merupakan jaminan tentang hak. Secara administrasi, status kepemilikan tanah sudah lengkap," ungkap Gubernur.
Dikatakan penyerahan sertipikat agar hak warga masyarakat sebagai petani terpenuhi.
"Punya tanah, punya air, dan punya penghidupan yang layak," kata Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga mengungkapkan, saat ini harus mewaspadai beredarnya sertipikat palsu yang meresahkan masyarakat.
Atas perhatian pemerintah lalu diberikan sertipikat. Jaminan tentang hak, secara administrasi status kepemilikan lengkap. Di sisi lain, di Provinsi Banten masih banyak tanah yang perlu dikonsolidasikan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya mengungkapkan sertipikat yang diserahkan merupakan pelepasan kawasan hutan. Memberikan tanah/land reform bagi warga.
"Diharapkan sertipikat ini kedepannya dapat memberikan kesejahteraan. Tanahnya bisa dimanfaatkan dengan baik," ujar Rudi.
Dikatakan pada penyerahan sertipikat tanah kali ini sebanyak 1600 sertipikat. Untuk target tahun ini masih ada 500 sertipikat tanah yang sedang dalam proses.
Usai penyerahan sertipikat, selanjutnya mengikuti rangkaian acara Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor secara virtual.(wil/hel)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Andika : Pemulihan Ekonomi di Sektor Pertanahan & Tata Ruang (25-09-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 25-09-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERANG | TR.CO.ID
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memimpin Upacara Hari Agraria & Tata Ruang 2021 tingkat Provinsi Banten yang digelar di halaman Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten di Kota Serang, Jumat (24/9). Menurut Andika, Pemerintah Provinsi Banten dan sejumlah Pemerintah Daerah di Banten sudah melakukan dukungan konkrit terhadap upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi di sektor agraria atau pertanahan dan tata ruang.
"Sudah sejak awal tahun ini Pemprov Banten punya tim ajudikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dilantik Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim)," kata Andika usai upacara. Kata Andika, Pemprov Banten mendukung apa yang diupayakan oleh BPN Banten dalam pelaksanaan program PTSL yang terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2021 ini, kata Andika, Tim Ajudikasi PTSL Provinsi Banten menargetkan 98 ribu bidang tanah. "Untuk biaya pensertifikatan ditanggung oleh negara. Sementara untuk biaya pemberkasan ditanggung oleh masyarakat," kata Andika.
Andika menambahkan, sejumlah pemda di Banten juga turut membantu upaya ini dengan di antaranya telah memberikan semacam insentif atau pemotongan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Seingat saya setidaknya di Kota Tangerang sudah menerapkan (pemotongan PBB & BPHTB) itu," imbuhnya.
Andika juga mengungkapkan dukungan Pemprov Banten terhadap upaya percepatan pemulihan ekonomi di sektor pertanahan ini di antaranya terlihat dari telah dibagikannya 1.600 sertipikat tanah dalam program redistribusi tanah objek reforma agraria tahun 2021 untuk warga Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, baru-baru ini oleh Gubernur Wahidin.
Andika mengatakan, penyerahan sertifikat tanah kepada warga masyarakat ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan bukti sah kepemilikan tanah. "Sertipikat merupakan jaminan tentang hak. Secara administrasi, status kepemilikan tanah sudah lengkap," ujarnya.
Dalam hal kebijakan tata ruang sendiri, lanjut Andika, Pemprov Banten mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) kaitannya upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


