Pemerintah Desa Panggarangan, Lebak, menyalurkan BLT dana desa tahap pertama kepada 103 warga di aula desa. Penyaluran yang diberitakan pada September 2020 itu berlangsung pada 30 Juni.
Camat Panggarangan Aan Juanda hadir dalam kegiatan tersebut. Seorang penerima menyebut bantuan Rp600 ribu membantu memenuhi kebutuhan keluarganya selama pandemi.
Kilas balik liputan 2020: Bantuan sosial dan dukungan masyarakat dan konteks daerah
Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.
Dinsos Banten membuka pengaduan pungutan dalam pembagian bansos (11-06-2020)
Warga Banten yang diminta membayar saat menerima bantuan sosial COVID-19 dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Sosial provinsi. Pada Juni 2020, Kepala Dinsos Nurhana menegaskan bahwa penerima tidak dikenai pungutan dalam penyaluran bantuan provinsi.
Program itu ditujukan untuk keluarga yang terdampak pandemi. Dalam rincian pembagian tanggung jawab bantuan saat itu, pemerintah provinsi mengalokasikan bantuan bagi 421.117 sasaran. Jalur pengaduan dimaksudkan agar warga bisa melaporkan persoalan saat bantuan dibagikan.
Rincian yang dipaparkan untuk Lebak menunjukkan adanya jarak antara alokasi dan penyaluran saat itu. Dari alokasi untuk 11.655 keluarga, bantuan senilai Rp219 juta telah diserahkan kepada 438 keluarga. Perbedaan inilah yang membuat informasi status penyaluran penting bagi warga.
Komisi IV Pandeglang meminta penjelasan tentang penyaluran bantuan pangan (19-06-2020)
Pengaduan warga mengenai pembagian Bantuan Pangan Non Tunai mendorong Komisi IV DPRD Pandeglang mengundang Dinas Sosial dan pendamping kesejahteraan sosial kecamatan. Dewan ingin mencocokkan keluhan para penerima dengan pelaksanaan di lapangan.
Undangan mencakup sejumlah kecamatan, antara lain Cimanuk, Cibaliung, Sumur, dan Jiput. Pertemuan dimaksudkan untuk memperoleh klarifikasi atas distribusi bantuan kepada keluarga penerima manfaat.
Komisi IV juga menanyakan pembagian tanggung jawab pendamping kecamatan. Selain membantu pelaksanaan program pangan, para pendamping menangani program lain seperti PKH. Dewan meminta keduanya membawa data masing-masing agar pengaduan warga dapat diperiksa satu per satu.
Andika Hazrumy meminta tambahan penerima bansos untuk Banten (24-06-2020)
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan permintaan tambahan kuota bantuan sosial saat pembagian bantuan tunai di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, pada 23 Juni 2020. Ketua DPR Puan Maharani dan Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam kegiatan itu.
Penyaluran bantuan Kementerian Sosial tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk membawa kebutuhan warga Banten langsung kepada rombongan pemerintah pusat dan DPR.
Perubahan pedoman bantuan sembako mendapat tanggapan di Lebak (25-10-2020)
Politikus PPP Lebak Musa Weliansyah menyambut perubahan pedoman Program Sembako pada Oktober 2020. Ia menyoroti pembatasan bagi kepala desa dan perangkat desa untuk bertindak sebagai agen penyalur bantuan pangan.
Menurut Musa, pembagian peran yang lebih jelas mendukung penyaluran kepada keluarga penerima. Ia menyampaikan pendapat tersebut setelah pemerintah pusat memperbarui pedoman program.
Musa menyebut pernah melakukan pengecekan sendiri terhadap sejumlah agen e-warong. Pengalamannya itu menjadi alasan ia menyoroti perubahan pedoman dan meminta pengelolaan bantuan lebih mudah diawasi oleh warga.
Cara Desa Sumur Bandung membagikan bantuan tunai dijadikan rujukan (26-10-2020)
Desa Sumur Bandung di Cikulur menyalurkan bantuan tunai kepada 604 keluarga, masing-masing Rp300 ribu. Penyelenggara mengatur penyaluran dengan memperhatikan ketentuan kesehatan selama pandemi.
Pelaksanaan di desa itu kemudian diusulkan sebagai contoh bagi desa lain di kecamatan yang sama, khususnya dalam mengatur kedatangan penerima.
Warga Cibadak menyampaikan keberatan seusai pemberitaan bantuan sembako (08-11-2020)
Seorang warga Desa Asem Margaluyu, Cibadak, Lebak, mengatakan dirinya didatangi pengelola e-warong setelah menyampaikan keluhan mengenai penyaluran bantuan sembako. Perselisihan itu diberitakan pada 8 November 2020.
Menurut keterangan warga tersebut, pengelola mempersoalkan isi pemberitaan dan nama baiknya. Dugaan ketidaksesuaian bantuan dalam laporan awal merupakan keluhan penerima yang saat itu diperdebatkan.
Dinsos Lebak meminta pemeriksaan penyaluran bantuan di Asem Margaluyu (10-11-2020)
Kepala Dinas Sosial Lebak Eka Darma Putra memerintahkan petugas sosial Kecamatan Cibadak mengecek pengaduan keluarga penerima bantuan. Warga mempertanyakan barang yang dapat mereka peroleh di e-warong Desa Asem Margaluyu.
Pemeriksaan lapangan itu menjadi tindak lanjut atas keluhan penerima. Hasil pengecekan belum disampaikan dalam keterangan awal tersebut.
Pengelolaan e-warong bantuan sembako di Lebak dipersoalkan (30-11-2020)
Pelaksanaan Program Sembako di Lebak kembali dibicarakan setelah muncul dugaan keterlibatan perangkat dan keluarga kepala desa sebagai pengelola e-warong. Persoalannya menyangkut siapa yang diperbolehkan menjadi agen penyalur.
Dalam liputan akhir November 2020, wartawan berusaha meminta keterangan dari Dinas Sosial Lebak. Saat itu kepala dinas belum dapat ditemui untuk memberikan tanggapan.


