Pada Juni 2020, Wahidin Halim menyampaikan arah yang ia inginkan untuk Bank Banten setelah kondisi bank membaik. Gubernur mempertimbangkan perubahan dari sistem konvensional ke perbankan syariah.

Pada saat pernyataan itu disampaikan, perhatian pemerintah provinsi masih tertuju pada usulan konversi kas daerah senilai Rp1,9 triliun. Peralihan sistem merupakan rencana lanjutan yang menurut Wahidin bergantung pada keberhasilan penyehatan bank.

Kilas balik liputan 2020: Ekonomi daerah dan kegiatan usaha dan konteks daerah

Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.

Wahidin Halim mengusulkan konversi kas daerah untuk Bank Banten (19-06-2020)

Gubernur Banten Wahidin Halim mengusulkan agar Rp1,9 triliun kas daerah dikonversi menjadi penyertaan modal pada Bank Banten. Usulan Juni 2020 itu muncul saat pilihan masa depan bank, termasuk kemungkinan merger, sedang dibicarakan.

Wahidin menilai bank pembangunan daerah milik provinsi memerlukan penguatan modal. Angka Rp1,9 triliun merupakan nilai yang ia ajukan dalam rencana penyehatan.

Pimpinan DPRD menanggapi surat gubernur tentang modal Bank Banten (20-06-2020)

Pimpinan DPRD Banten menyampaikan dukungan terhadap rencana penyehatan Bank Banten setelah gubernur mengirim surat pada 16 Juni 2020. Surat tersebut memuat usulan konversi dana kas daerah senilai Rp1,9 triliun menjadi setoran modal.

Menurut penjelasan pimpinan dewan, usulan tertulis yang mereka terima membahas penambahan modal. DPRD menyatakan akan menangani rencana itu sesuai dengan kewenangannya.

Pedagang Pasar Curug menerima masker dan pelindung wajah (22-06-2020)

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mendatangi Pasar Curug pada 22 Juni 2020. Bersama pengelola pasar, kecamatan, dan organisasi masyarakat, ia membagikan masker dan pelindung wajah kepada para pedagang.

Kunjungan itu juga digunakan untuk berbicara langsung dengan warga yang berbelanja. Pemkab menempatkan pasar dalam perhatian khusus karena banyak orang dari berbagai lingkungan bertemu di sana.

Fraksi Demokrat Banten mendukung usulan modal untuk bank daerah (22-06-2020)

A. Jazuli Abdillah, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Banten, menyampaikan dukungan terhadap konversi Rp1,9 triliun kas daerah menjadi penyertaan modal Bank Banten. Ia menilai pilihan itu sesuai dengan upaya mempertahankan bank milik provinsi.

Dalam pernyataannya pada Juni 2020, Jazuli menempatkan pengawasan DPRD sebagai bagian dari proses penyehatan. Sikap fraksinya disampaikan di tengah pembahasan usulan Gubernur Wahidin Halim.

Pekerja pabrik beton di Serpong meminta kejelasan upah sektoral (26-06-2020)

Sejumlah pekerja PT SCG Readymix Indonesia di unit Serpong mempermasalahkan pelaksanaan upah minimum sektoral yang menurut mereka telah disepakati. Mereka membawa persoalan itu ke mediasi bersama dinas ketenagakerjaan di Tangerang Selatan.

Perwakilan pekerja mengatakan manajemen belum hadir pada pertemuan yang diberitakan. Mereka menyebut pelaporan ke kepolisian sebagai langkah yang dipertimbangkan jika perselisihan tidak terselesaikan.

RS Pakuhaji dan Bank BJB memperkenalkan aplikasi pengelolaan layanan (12-10-2020)

Pemkab Tangerang dan Bank BJB Cabang Balaraja meluncurkan aplikasi BJB Hope bersama RS Pakuhaji. Peluncuran berkaitan dengan peringatan usia ke-388 kabupaten.

Sistem tersebut dirancang untuk membantu pelayanan dan pembayaran rumah sakit. Pengelola juga berharap data yang dihasilkan bisa digunakan manajemen ketika mengambil keputusan.

Pihak bank mengatakan sistem sudah terhubung dengan BPJS Kesehatan. Integrasi pembayaran nontunai secara langsung masih disiapkan sebagai tahap berikutnya. RS Pakuhaji disebut menjadi lokasi pertama penerapan program itu di Banten.

Investasi Banten mencapai Rp21,5 triliun pada triwulan ketiga 2020 (25-10-2020)

Realisasi investasi di Banten selama triwulan ketiga 2020 dilaporkan mencapai Rp21,5 triliun. Pemerintah provinsi menyampaikan angka tersebut ketika membahas upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi.

Menurut keterangan pejabat daerah pada Oktober, saat itu masih diperlukan sekitar Rp6 triliun untuk mencapai sasaran tahunan. Triwulan keempat menjadi periode yang tersisa untuk mengejar target.

Banten menetapkan UMP 2021 sebesar Rp2.460.994,54 (03-11-2020)

Gubernur Wahidin Halim menetapkan upah minimum provinsi Banten untuk 2021 pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya. Besarnya Rp2.460.994,54, sebagaimana diumumkan awal November 2020.

Kondisi ekonomi selama pandemi menjadi pertimbangan dalam keputusan itu. Pada saat berita diterbitkan, pembahasan upah minimum masing-masing kabupaten dan kota masih menjadi agenda tersendiri.

Setelah angka minimum provinsi diumumkan, dewan pengupahan kota dan kabupaten masih perlu mengadakan rapat masing-masing. Salah satu pertimbangan yang muncul dalam pembahasan ialah kemampuan perusahaan memenuhi upah minimum yang sudah berlaku sebelum pandemi.