Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 pada tingkat yang sama dengan tahun 2020. Kebijakan yang ditandatangani pada 31 Oktober 2020 itu menjadi perhatian pekerja dan pengusaha karena diambil ketika perekonomian menghadapi dampak pandemi COVID-19. Nilai UMP Banten berada di kisaran Rp2,46 juta setiap bulan.
Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan gubernur bernomor 561/Kep.253-Huk/2020 sebagaimana dicatat dalam pemberitaan saat itu. Pemerintah provinsi mempertimbangkan pengaruh pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, daya tahan perusahaan, dan kebutuhan pekerja. Penetapan upah minimum juga dihubungkan dengan upaya menjaga kegiatan usaha serta pemulihan ekonomi daerah.
Dalam laporan asli terdapat perbedaan penulisan nominal sebesar dua rupiah pada bagian yang berbeda. Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten menyebut Rp2.460.994,54. Pokok keputusan yang sama-sama dijelaskan adalah bahwa UMP 2021 tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahap pembahasan upah kabupaten dan kota
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Banten Karna Wijaya menerangkan pada 1 November 2020 bahwa keputusan gubernur mengenai UMP akan diikuti pembahasan upah minimum kabupaten dan kota (UMK). Pembahasan itu merupakan agenda yang berbeda karena melibatkan dewan pengupahan di masing-masing daerah.
Menurut Wijaya, dewan pengupahan kabupaten dan kota perlu segera melakukan pertemuan. Pemerintah provinsi mengharapkan rekomendasi dari daerah dapat diterima pada pertengahan November. Dalam penjelasan yang diberikan kepada wartawan pada waktu itu, pengumuman UMK dijadwalkan paling lambat 21 November berdasarkan ketentuan pengupahan yang menjadi rujukan pada 2020.
Wijaya belum dapat memastikan apakah keputusan upah minimum pada tingkat kabupaten dan kota akan sama dengan kebijakan provinsi. Besaran yang berlaku di setiap daerah masih menunggu pembahasan dan rekomendasi. Bagi pekerja di kawasan industri seperti Tangerang dan Serang, proses tersebut penting karena nilai upah minimum yang digunakan di tempat kerja dapat berkaitan dengan daerah tempat perusahaan beroperasi.
Perbedaan pandangan pengusaha dan pekerja
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten mendukung penetapan UMP tanpa kenaikan. Kepala Bidang Perizinan Apindo Banten Edi Warman mengatakan bahwa rekomendasi organisasi pada rapat dewan pengupahan mengikuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum pada masa pandemi.
Edi menjelaskan bahwa sebagian perusahaan telah menghadapi kesulitan memenuhi beban upah minimum sebelum pandemi. Ketika kegiatan ekonomi terganggu, pengusaha menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlanjutan usaha dan kemampuan mempertahankan pekerja. Pendapat tersebut merupakan dasar yang digunakan Apindo dalam mengajukan rekomendasinya.
Perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh Redy Darmana memiliki penafsiran berbeda terhadap kebijakan kementerian. Ia menyatakan pihak pekerja tetap menginginkan penyesuaian dengan mempertimbangkan mekanisme penghitungan upah. Dalam rekomendasi yang disampaikan saat pembahasan, kelompok pekerja mengusulkan kenaikan sebesar 8,51 persen.
Redy menambahkan bahwa posisi pekerja tidak berarti mengabaikan keadaan pandemi. Menurutnya, pembahasan pengupahan semestinya tetap memperhatikan kebutuhan hidup layak dan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Ia menyatakan perjuangan kelompok pekerja akan dilanjutkan dalam proses penyusunan UMK.
Mengikuti perkembangan keputusan daerah
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat mempunyai pertimbangan berbeda mengenai penyesuaian upah selama krisis ekonomi. Pemerintah menekankan pemulihan ekonomi, pengusaha memperhatikan kemampuan mempertahankan kegiatan usaha, sementara serikat pekerja menyoroti kebutuhan pendapatan keluarga. Ketiga pertimbangan bertemu dalam pembahasan dewan pengupahan pada akhir 2020.
Keputusan UMP Banten menjadi salah satu tahap penetapan upah untuk tahun berikutnya. Pada saat artikel pertama kali terbit, keputusan UMK 2021 belum diumumkan. Informasi ini menggambarkan proses kebijakan pengupahan pada tahun 2020 beserta tanggapan yang diberikan pihak-pihak terkait ketika keputusan provinsi diumumkan.
Catatan arsip: Berita ini ditulis ulang berdasarkan pemberitaan Tangerang Raya pada 03-11-2020. Sumber arsip.


