Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak dan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan hunian kepada masyarakat yang kehilangan rumah akibat banjir bandang di Kabupaten Lebak. Aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak pada Selasa, 23 Juni 2020, di kantor Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Cibadak.

Perhatian mahasiswa terutama tertuju kepada keluarga yang rumahnya rusak dan masih menantikan kepastian bantuan. Pada pertengahan 2020, persoalan pemulihan pascabencana beriringan dengan pandemi COVID-19. Ketua HMI Cabang Lebak Aceng Hakiki mengingatkan agar perhatian pemerintah terhadap pandemi tetap disertai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Ia menyampaikan bahwa sejumlah korban telah menunggu berbulan-bulan tanpa memperoleh kepastian mengenai bantuan perbaikan rumah dan biaya tempat tinggal sementara.

Dua kebutuhan hunian yang berbeda

Dana Tunggu Hunian (DTH) menjadi salah satu pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Dana itu direncanakan untuk membantu membayar sewa tempat tinggal selama keluarga terdampak menunggu proses rehabilitasi rumah. Bantuan stimulan untuk perbaikan rumah memiliki tujuan berbeda, yaitu mendukung pemulihan bangunan sesuai dengan kategori kerusakan.

Dalam pemulihan pascabencana, kedua kebutuhan tersebut berkaitan erat. Keluarga memerlukan tempat tinggal yang dapat dipakai selama pengerjaan rumahnya berlangsung. Jika proses perbaikan memerlukan waktu panjang, kejelasan mengenai dukungan untuk hunian sementara juga menjadi penting. Bagi warga yang tidak memiliki rumah lain, persoalan tempat tinggal merupakan kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

Aceng meminta BPBD menjelaskan perkembangan pengajuan bantuan ke pemerintah pusat. Ia juga menyatakan bahwa mahasiswa berencana meneruskan persoalan yang sama kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertanyaan mahasiswa berfokus pada tindakan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan korban, sekaligus kepastian mengenai proses penyelesaian pengajuan bantuan.

Pendataan rumah dan pengajuan dana

Kepala Pelaksana Harian BPBD Lebak, Kaprawi, memberikan penjelasan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten. Menurutnya, pemerintah daerah telah mengajukan permohonan bantuan kepada BNPB melalui surat bertanggal 12 Februari 2020. Total usulan yang disebutkannya melebihi Rp12 miliar.

BPBD saat itu mencatat 1.580 rumah mengalami kerusakan akibat bencana. Dari jumlah tersebut, 679 rumah masuk kategori rusak berat, 259 rusak sedang, dan 642 rusak ringan. Kaprawi menyebut bantuan stimulan rehabilitasi diajukan untuk 617 rumah. Sementara itu, pengajuan DTH mencakup 647 keluarga dengan nilai Rp500.000 per keluarga setiap bulan selama enam bulan.

Angka kerusakan, jumlah usulan penerima rehabilitasi, dan jumlah calon penerima DTH merupakan tiga data yang perlu dibaca sesuai konteksnya masing-masing. Data tersebut menggambarkan hasil pendataan serta rencana bantuan sebagaimana dijelaskan BPBD pada waktu pertemuan. Hingga 23 Juni, menurut Kaprawi, kepastian persetujuan dari pemerintah pusat belum diperoleh.

Persoalan lahan dan transparansi bantuan

Ketua Kumala wilayah Rangkasbitung, Eza, turut mengangkat proses pembebasan lahan yang berkaitan dengan pembangunan Waduk Karian. Ia meminta kejelasan bagi masyarakat yang lahannya belum dibebaskan atau belum memperoleh pembayaran. Permasalahan itu berpengaruh terhadap kepastian pemulihan rumah warga, khususnya di kawasan yang juga terdampak banjir.

Selain itu, mahasiswa meminta transparansi penggunaan dana sumbangan. Kaprawi menyampaikan bahwa dana dari donatur berjumlah sekitar Rp300 juta dengan saldo saat itu sekitar Rp50 juta. Dana tersebut, menurut penjelasannya, digunakan untuk membantu kebutuhan pokok korban, terutama penghuni hunian sementara. Ia juga menyebut pencatatan penggunaan dana berada dalam pengawasan KPK.

Pertemuan tersebut mempertemukan desakan masyarakat dengan penjelasan administratif dari BPBD. Bagi para korban, perkembangan yang paling ditunggu adalah kepastian bantuan yang dapat digunakan untuk memperoleh tempat tinggal dan memulai pemulihan rumah. Sampai berita ini pertama kali terbit pada Juni 2020, bantuan yang disampaikan dalam audiensi masih berada dalam proses pengajuan.

Catatan arsip: Berita ini ditulis ulang berdasarkan pemberitaan Tangerang Raya pada 24-06-2020. Sumber arsip.