Pemerintah Kabupaten Tangerang memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2019. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan berlangsung pada Rabu, 24 Juni 2020, di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten di Serang. Bagi Kabupaten Tangerang, penghargaan tersebut merupakan capaian WTP untuk kali kedua belas secara berturut-turut.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menerima hasil pemeriksaan secara langsung. Dalam kesempatan itu ia didampingi sejumlah pejabat pemerintah kabupaten, di antaranya Sekretaris Daerah Moch Maesyal Rasyid, perwakilan inspektorat, badan pengelola keuangan dan aset daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, serta organisasi perangkat daerah lain yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.
Penyerahan laporan keuangan tahun 2019 terjadi ketika pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan anggaran yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah menyesuaikan kegiatan, sumber pembiayaan dan penggunaan belanja. Karena itu, Zaki menggunakan kesempatan penyerahan hasil pemeriksaan untuk membahas pengawasan terhadap pengelolaan APBD pada tahun berjalan.
Pengelolaan anggaran dan aset daerah
Zaki menyampaikan penghargaan atas kerja jajaran pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan serta aset daerah. Kerja pengelolaan anggaran melibatkan banyak perangkat pemerintah, mulai dari perencanaan kegiatan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan hingga pengawasan internal. Laporan yang disusun oleh masing-masing perangkat kemudian menjadi bagian dari laporan pemerintah kabupaten secara keseluruhan.
Menurut Zaki, capaian dua belas kali berturut-turut perlu digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki koordinasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada masa mendatang. Ia berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong perangkat daerah mempertahankan transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat. Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah daerah lain yang terus bekerja memperbaiki kualitas administrasi APBD mereka.
Opini WTP berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan menurut hasil pemeriksaan. Sebuah opini atas laporan keuangan memiliki ruang lingkup yang berbeda dari penilaian mengenai berhasil atau tidaknya setiap program pembangunan. Warga tetap dapat menilai pelaksanaan kebijakan melalui manfaat program, kualitas pelayanan, dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
Pengawasan APBD selama pandemi
Dalam sambutannya, Bupati Tangerang meminta BPK Perwakilan Banten mendampingi pemerintah daerah dalam proses penggunaan anggaran untuk menghadapi pandemi. Pada 2020, pemerintah kabupaten telah melakukan sejumlah perubahan alokasi APBD. Ia menilai pengawasan dan masukan dari lembaga pemeriksa diperlukan agar perubahan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Penyesuaian tersebut menimbulkan pekerjaan tambahan bagi perangkat daerah. Kegiatan baru harus dicatat, kebutuhan pembiayaan perlu disesuaikan, dan penggunaan anggaran harus mempunyai dasar administrasi yang jelas. Bagi masyarakat, transparansi mengenai perubahan anggaran menjadi penting karena sejumlah program pemerintah pada masa itu berkaitan langsung dengan penanganan dampak pandemi.
Sekda Moch Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa rekomendasi BPK tetap perlu ditindaklanjuti walaupun pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP. Menurut penjelasannya saat itu, catatan yang diterima Kabupaten Tangerang berkaitan dengan bidang administrasi. Ia menghubungkan hasil pemeriksaan tahun 2019 dengan persiapan pelaksanaan anggaran 2020 dan 2021.
Tiga daerah menerima opini yang sama
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail turut memberi apresiasi kepada bupati dan seluruh jajarannya. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Kepala BPK Perwakilan Banten Agus Khotib menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan diserahkan kepada tiga pemerintah daerah pada kesempatan tersebut. Selain Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2019.
Agus juga mengingatkan adanya permasalahan dalam pemeriksaan yang tetap memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan. Menurutnya, catatan tersebut tidak memengaruhi kesimpulan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, penyerahan laporan hasil pemeriksaan menjadi bagian dari siklus pertanggungjawaban keuangan sekaligus dasar pekerjaan lanjutan bagi pemerintah daerah.
Catatan arsip: Berita ini ditulis ulang berdasarkan pemberitaan Tangerang Raya pada 24-06-2020. Sumber arsip.


