KOTA TANGERANG | TR.CO.ID

Banjir menggenangi komplek perumahan Pinang Griya Permai RW 05 dan RW 06 Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. Sedikitnya 898 KK terpaksa harus mengungsi dan ada yang tetap bertahan di rumah lantai dua karena ketinggian air yang mencapai dada orang dewasa.

Sejak pagi, warga sudah mulai mengungsi. Camat dan Lurah Pinang sudah memberikan imbauan kepada warga untuk segera menyelamatkan diri sebelum ketinggian air meningkat.

Atas kondisi ini, segenap elemen dari PMI Kecamatan Pinang, KNPI, Tangerang Kita Peduli (TKP), Karang Taruna, dan organisasi pemuda lainnya mendirikan posko dapur umum bersama. Posko tersebut berlokasi di Jalan H. Djiran, Gg. H. Tait, RT 008/01, Pinang.

“Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang berdatangan ke posko. Sedikit banyaknya bantuan yang sampai sangat bermanfaat dan membantu kami disini untuk para pengungsi,” kata Kepala Posko Dapur Bersama, Uis Adi Dermawan, Sabtu (20/2/21).

Bantuan yang sampai diantaranya dari Gubernur Banten Wahidin Halim 1 truk logistik bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, gula, biskuit dan lainnya. Bantuan juga datang dari Pemkot Tangerang, Kecamatan serta swadaya masyarakat sekitar. Bantuan juga datang dari Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo.

“Alhamdulillah kami sudah bagikan ratusan nasi bungkus dan bingkisan buat para korban banjir. Posko ini akan terus kami dirikan sampai banjir benar-benar surut,” tegas Uis yang juga Ketua DPD KNPI Kota Tangerang.

Ketua PMI Pinang, Mumu Rohimu menambahkan, pihaknya terus berupaya mengkordinasikan relawan mulai dari mendirikan posko, pengaduan warga hingga evakuasi korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

“Kondisinya kita masih belum aman karena masih turun hujan dan patut kita waspadai air kiriman dari Bogor yang membanjiri Perumahan Pinang Griya Permai. Sampai malam kita masih evakuasi, kesulitannya memang perahu yang diturunkan masih manual, seharusnya menggunakan mesin karena arus cukup deras,” tutupnya seraya berdoa banjir segera surut. (bal/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Pusat Diminta Sinergi dengan Daerah (21-02-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 21-02-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

HEBOH: BANJIR TANGERANG

TANGERANG | TR.CO.ID

Banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Tangerang harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat. Apalagi banjir selalu menerjang setiap tahunnya dikala musim penghujan tiba.

Pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan atas sungai dan kali yang melintas di wilayah Tangerang Raya, wajib segera mengambil kebijakan terpadu, komprehensif bersinergi dengan pemerintah daerah.

Adib Miftahul Analis Kebijakan Publik Universitas UNIS Tangerang mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Tangerang harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat.

"Sebagai pemilik kewenangan, pemerintah pusat harus mempunyai skala prioritas atas penanganan kali dan sungai yang tiap tahun merugikan warga Kota Tangerang. Kebijakan terpadu bukan hanya sekedar rencana, tetapi harus segera ada action," ujar Adib Miftahul, Minggu (21/02).

Kebijakan komprehensif, kata Adib tentunya dengan bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kota Tangerang, terhadap action plan soal penanggulangan banjir.

"Pemrov Banten sebagai kepanjangan pemerintah pusat, harus aktif ambil bagian terdepan untuk menyelesaikan ini. Nah supervisi pemrov ini harusnya efektif. DPRD Banten juga jangan diam, dorong itu Gubernur agar segera punya perencanaan," tegas Adib.

Sinergitas untuk mengatasi banjir ini harus bersama, tambah Adib. Menurutnya jangan ketika ada banjir, selalu seperti pemadam kebakaran. Sebagus antisipasi yang dilakukan Pemkot Tangerang katanya lagi, kalau hulu nya (sungai, kali red) tak dibenahi, jangan harap banjir bisa teratasi.

Akademisi yang juga menjabat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) itu juga menambahkan, semua pihak harus mengkalkulasi kerugian yang diderita masyarakat. Hal itu sebagai pijakan untuk lebih merasakan penderitaan masyarakat untuk lagi-lagi mencetuskan kebijakan penanganan sungai dan kali.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.