KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta tiga sungai yang ada di Kota Tangerang dinormalisasi oleh pemerintah pusat. Tiga sungai tersebut yakni, Cisadane, Cirarab dan Angke serta dua anak sungai Ledug dang sungai Sabi.
“Tetap kita usahakan yang terbaik, namun saya terus berkordinasi dan berharap adanya campur tangan dari pemerintah pusat,” katanya, Minggu (21/2/21) di lokasi banjir perumahan Ciledug Indah 1.
Arief menambahkan, bahwa penanganan banjir di kota Tangerang harus bersifat permanen dari pemerintah pusat sesuai dengan tugas pokok serta aturan yang berlaku.
“Saya pantau beberapa lokasi sudah mulai surut, seperti di wilayah Kecamatan Karawaci, Angke dan beberapa titik lainnya," tambah Arief.
Wali kota Arief mengklaim, dalam penanganan banjir tahun ini, Pemkot Tangerang telah secara massif melakukan berbagai antisipasi untuk dapat meminimalisir dampak dari puncak musim hujan yang terjadi dalam beberapa hari ini.
“Berbagai upaya seperti pengosongan tandon, embung, situ hingga pada danau dan pengoperasian enam pintu dari tujuh pintu air yang ada dan pembangunan turap di beberapa titik telah kami lakukan,” bebernya.
Terlebih Arief menyebutkan dengan segala upaya yang telah diusahakan oleh Pemkot Tangerang, ia berharap kedepannya Kota Tangerang bisa terbebas dari banjir.
“Dalam dua tahun belakangan ini, curah hujan dan limpasan air dari wilayah luar Kota Tangerang menjadi penyebab banjir dengan skala besar, setelah kurun waktu lima tahun belakangan Kota Tangerang bisa terbebas dari banjir. Semoga kedepannya Kota Tangerang bisa terbebas dari banjir,” pungkas Arief. (ali/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Pusat Diminta Sinergi dengan Daerah (21-02-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 21-02-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
HEBOH: BANJIR TANGERANG
TANGERANG | TR.CO.ID
Banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Tangerang harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat. Apalagi banjir selalu menerjang setiap tahunnya dikala musim penghujan tiba.
Pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan atas sungai dan kali yang melintas di wilayah Tangerang Raya, wajib segera mengambil kebijakan terpadu, komprehensif bersinergi dengan pemerintah daerah.
Adib Miftahul Analis Kebijakan Publik Universitas UNIS Tangerang mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Tangerang harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat.
"Sebagai pemilik kewenangan, pemerintah pusat harus mempunyai skala prioritas atas penanganan kali dan sungai yang tiap tahun merugikan warga Kota Tangerang. Kebijakan terpadu bukan hanya sekedar rencana, tetapi harus segera ada action," ujar Adib Miftahul, Minggu (21/02).
Kebijakan komprehensif, kata Adib tentunya dengan bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kota Tangerang, terhadap action plan soal penanggulangan banjir.
"Pemrov Banten sebagai kepanjangan pemerintah pusat, harus aktif ambil bagian terdepan untuk menyelesaikan ini. Nah supervisi pemrov ini harusnya efektif. DPRD Banten juga jangan diam, dorong itu Gubernur agar segera punya perencanaan," tegas Adib.
Sinergitas untuk mengatasi banjir ini harus bersama, tambah Adib. Menurutnya jangan ketika ada banjir, selalu seperti pemadam kebakaran. Sebagus antisipasi yang dilakukan Pemkot Tangerang katanya lagi, kalau hulu nya (sungai, kali red) tak dibenahi, jangan harap banjir bisa teratasi.
Akademisi yang juga menjabat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) itu juga menambahkan, semua pihak harus mengkalkulasi kerugian yang diderita masyarakat. Hal itu sebagai pijakan untuk lebih merasakan penderitaan masyarakat untuk lagi-lagi mencetuskan kebijakan penanganan sungai dan kali.
"Derita masyarakat harus menjadi landasan utama untuk mengambil kebijakan terukur. Karena banyak kewenangan pemerintah pusat yang tidak maksimal diurus. Kalau tak bisa urus, kasih saja kewenangan pada pemerintah daerah, biar selesai urusan seperti banjir ini," pungkasnya.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


