SERANG | TR.CO.ID

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengajak para kepala sekolah dan guru, untuk menjadi teladan dalam pelaksanaan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Demikian dikatakan Gubernur Banten dalam pertemuan dengan para Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SKh Negeri se Kabupaten Tangerang di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang. "Para guru juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi dan teladan dalam memutus mata rantai Covid-19. Menjadi teladan di rumah di lingkungan masyarakat dan anak-anak murid," ujar Gubernur Banten, Wahidin Halim kepada wartawan. "Semua harus punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai penularan dan penyebararan Covid-19," tegasnya.

Gubernur WH juga mengajak para kepala sekolah dan guru untuk menuntaskan urusan pendidikan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022. "Bersama kita selesaikan urusan pendidikan. Kita dedikasikan untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa," ungkapnya.

"Pemprov Banten tetap berkomitmen pada urusan pendidikan," imbuhnya. WH menegaskan, pihaknya tidak mau lagi ada SMA/SMK Negeri yang numpang di sekolah lain. Pemprov Banten akan membangun sekolah yang berstandar. Jika terjadi kekosongan kepala sekolah, harus segera diisi.

"Pemprov Banten membangun sekolah di wilayah yang terjadi kekosongan. Membangun sekolah sesuai dengan rasio kebutuhan, antusiasme masyarakat, dan kebijakan pemerintah," ungkap Gubernur.

Gubernur menambahkan, komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru sehingga tidak berpikir macam-macam lagi selain untuk mendidik para siswa. Gubernur juga meminta para kepala sekolah untuk memperhatikan infrastruktur sekolah, para guru, kurikulum, hingga dana BOS.

"Ajak orang tua murid untuk bicara. Didik para murid seperti mendidik anak-anak kita sendiri," ucapnya.

Untuk sekolah tatap muka, dijelaskan Gubernur, setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahwa sekolah tatap muka boleh dibuka pada daerah Zona Hijau tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

"Akan merasa lebih aman lagi, kalau para guru dan murid sudah mendapatkan vaksinasi dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan," pungkasnya.

Selanjutnya Gubernur meresmikan Gedung Hotel Sapta yang kini telah berubah menjadi COE (Center Of Excelent) SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang.

Pertemuan yang diikuti oleh 43 orang Kepala Sekolah SMA, SMK, SKh Negeri se- Kabupaten Tangerang itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi Banten Tabrani beserta jajaran, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten Beni Ismail. (*/jojo)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Syarat Insentif Diprotes Guru (22-03-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 22-03-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

HEBOH: DINDIKBUD BANTEN

TANGERANG | TR.CO.ID

Angin segar yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, terkait pemberian insentif bagi guru SMK/SMA swasta tidak sesegar dalam kenyataannya. Pasalnya, rencana pemberian insentif yang akan diberikan Dindikbud Banten bagi guru swasta tersebut dipersulit dengan banyaknya persyaratan yang memberatkan para guru.

Demikian dikatakan, Mulyadi LM praktisi pendidikan sahabat guru swasta kepada wartawan Tangerang Raya, Sabtu (20/03).

Menurut Mulyadi, para guru dan kepala sekolah swasta sangat berterima kasih kepada Dindikbud Banten karena akan memberikan insentif kepada para guru dan kepala sekolah swasta, namun kenapa persyaratan yang diberikan sangat memberatkan.

“Kami mengucapkan Alhamdulillaah dan terima kasih kepada Gubernur Banten, DPRD dan Kadisdindikbud Provinsi Banten atas rencana pemberian insentif bagi para guru swasta," ujar Mulyadi.

Namun demikian kata Mulyadi, persyaratan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kadis Pendidikan dengan No. Surat : 421/0712/Dindikbud/2021 tertanggal 17 Maret 2021 sangat memberatkan para guru.

“Setelah kami pelajari bahwa untuk mendapatkan insentif sangat memberatkan dan ada yang sulit untuk dipenuhi dengan 15 Poin Persyaratan. Padahal pada saat RAKER antara Dindik dan Komisi V, Kadis menyampaikan akan mempermudah persyaratan guru swasta untuk mendapatkan insentif,” ungkapnya.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.