SERANG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, dengan panjang garis pantai yang mencapai 499,62 km, Provinsi Banten memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah perikanan. Hal itu diungkap Gubernur saat membuka webinar Meneropong Potensi Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Berkelanjutan Provinsi Banten di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang (Rabu, 7/4/2021).
"Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian strategis dari pembangunan daerah Provinsi Banten," ungkap Gubernur.
"Menurut beberapa kalangan, potensi perikanan Provinsi Banten luar biasa. Hanya belum dikelola dengan baik," tambahnya.
Dikatakan, selama ini terjadi perdebatan bagaimana mengoptimalkan nelayan. Namun sampai hari ini, nasib masyarakat nelayan mulai berubah ke arah yang lebih baik dan produktif.
"Bagaimana kita meningkatkan kemampuan mereka secara profesional," ungkap Gubernur.
Masih menurut Gubernur, kebutuhan ikan di Provinsi Banten dan DKI Jakarta cukup besar. Di sisi lain, hingga saat ini Provinsi Banten belum memiliki buffer stock (persedian yang disiapkan) ikan. Sehingga ketika harga ikan naik, kita bisa menyeimbangkan harga dipasaran.
"Seharusnya, kita punya cold storage yang besar agar mampu menyimpan kebutuhan selama beberapa bulan," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga ungkapkan adanya kapal-kapal dari luar negeri yang membeli ikan langsung ke nelayan di tengah laut. Sehingga pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) harus mendapatkan perhatian.
Selain itu, Gubernur juga ungkapkan potensi benur di wilayah selatan Banten yang cukup baik, potensi budidaya sidat yang sudah diekspor ke Jepang namun masih tangkapan liar, hingga potensi perikanan darat lainnya.
"Produksi perikanan darat belum mampu memenuhi permintaan pasar sendiri (Provinsi Banten). Sementara daerah Maja dan daerah permukiman lainnya terus berkembang ," ungkapnya.
Gubernur juga mengajak para peserta webinar, khususnya para alumni Perikanan dan Kelautan IPB, untuk berkonsentrasi sesuai kompetensi mengembangkan produksi ikan.
"Oleh karena itu, saya menyambut baik atas Webinar ini. Saya harap memberikan manfaat langsung yang bisa diimplementasikan oleh Provinsi Banten. Semoga memberi manfaat bagi masyarakat Banten," pungkasnya.
Sebagai informasi, di Provinsi Banten terdapat 37 kecamatan, 133 desa pesisir dengan produksi ikan tangkap mencapai 52.453 ton. Produksi ikan laut ini didaratkan 38 TPI (Tempat Pelelangan Ikan), 22 PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), 1 PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), 1 PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara).
Saat ini, berdasar UU Nomor 23 Tahun 2014, Provins Banten mengelola tiga (3) pelabuhan perikanan : Pelabuhan Binuangen, Pelabuhan Cituis, dan Pelabuhan Labuan.(fuad)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Gubernur Banten Bentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (29-03-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 29-03-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
Press Release
Nomor : 480/156-RLS.ADPIM/III/2021
SERANG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 970/Kep.81-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Banten. Dengan ditandatanginya Keputusan Gubernur ini, Provinsi Banten menjadi Provinsi pertama di Pulau Jawa yang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Dijelaskan Gubernur, pembentukan TP2DD berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
"Perkembangan digital perlu disikapi oleh semua pihak, era globalisasi mau tidak mau harus diikuti," ungkap Gubernur dalam telekonferensi Penandatanganan SK TP2DD Provinsi Banten di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang (Senin, 29/3/2021).
"Tugas TP2DD, harus ada upaya dan usaha serta terus berikhtiar sesuai dengan kapasitas masing-masing," tambahnya.
Dikatakan, percepatan dan perluasan digitalisasi memiliki tiga manfaat. Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Pusat dan Daerah, inklusivitas ekonomi di Pusat dan Daerah, serta pemerataan kesejahteraan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik baik kecepatan transaksi keuangan, transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


