KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Masyarakat yang hendak melintas atau dari Kota Tangerang wajib mengantongi Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM), kebijakan itu
mulai diberlakukan Pada 6 -17 Mei 2021 bertepatan dengan larangan mudik lebaran 2021.
Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tengah merumuskan SIKM tersebut. Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah,
Kata Arief, penggunaan SIKM nantinya khusus digunakan pada 6 – 17 Mei 2021. Saat ini pihaknya pun sedang mempersiapkan terkait hal tersebut.
“Iya, ini sedang dipersiapkan teman-teman di bagian pemerintahan,” kata Arief saat dikonfirmasi melalui seluler, Senin (25/4/21).
Ditegaskan Arief, bagi warga luar Kota Tangerang yang hendak memasuki kota tersebut diwajibkan membawa SIKM. Demikian juga dengan warga Kota Tangerang yang hendak ke luar kota.
Di satu sisi, Arief turut menegaskan bahwa proses pembuatan SIKM hanya dikhususkan bagi segelintir orang yang dikecualikan.
“Sudah ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknisnya) yang boleh mengajukan SIKM itu kategori yang dikecualikan,” jelasnya.
Meski demikian, Arief memprediksi akan lebih banyak warga di Kota Tangerang yang pulang kampung, daripada warga yang akan memasuki Kota Tangerang.
“Kebanyakan kan dari warga Kota Tangerang yang keluar ya dari pada yang masuk,” beber Arief.
Oleh karena itu, dengan adanya larangan mudik Lebaran 2021 dan seluruh pembatasannya, Arief berharap warga yang akan keluar Kota Tangerang dapat diantisipasi.
“Selama kendaraan transportasi dibatasi, mudahan-mudahan itu bisa diantisipasi. Karena pemerintah bener-bener pengen membatasi,” tuturnya
“Yang penting masyarakat sadar kalau enggak boleh mudik. Selama dikasih pemahaman yang jelas, mudah-mudahan tidak memaksakan diri untuk mudik,” pungkas Arief. (ali/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Arief Akui Pembangunan 2020 Tertunda Efek Corona (15-03-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 15-03-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah mengakui pembangunan tahun 2020 tertunda efek pandemi Covid-19. Hal tersebut di ungkapakan Walikota Arief saat membuka kegiatan Penajaman Perubahan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023.
Menurut Arief, bahwa Kota Tangerang masih berada di tengah pandemi Covid-19 sehingga berdampak kepada tumbuhnya laju perekonomian di Kota Tangerang.
"Kita harus dapat mengejar pembangunan tahun 2020 yang tertunda akibat pandemi Covid-19, untuk itu kita harus bisa bekerja lebih keras lagi dalam melayani masyarakat Kota Tangerang," kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (13/3/21).
Ia berharap, dengan adanya rapat penajaman perubahan RPJMD 2019-2023 ini dapat menghasilkan rumusan – rumusan yang terarah dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta percepatan penanggulangan Covid-19.
"Saya berharap hasil dari kegiatan ini benar-benar bisa dirumuskan dengan baik demi terciptanya masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera," tutur Arief.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan RPJMD tahun 2019-2023 harus tetap pada tujuan utama yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indikator makro pembangunan daerah yakni pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan dan pengangguran.
"Perlu diperhatikan juga proses penyusunan perubahan RPJMD ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkas Arief.
Seperti diketahui, peserta rapat Penajaman Perubahan RPJMD 2019-2023 terdiri dari unsur TAPD, Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan dengan tujuan merumuskan proyeksi pendapatan daerah, merumuskan belanja daerah, merumuskan kinerja program pemerintah serta merumuskan indikator makro pembangunan daerah tahun 2021 – 2023. (dam)
Pemkot Kesulitan Wujudkan RTH (25-04-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 25-04-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku sulit untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang. Pasalnya, kendala yang ditempuh pihaknya dalam menjalankan amanat UU No.26 tahun 2007 dan PP No.21 Tahun 2021 terkait penyediaan RTH Publik dan Private masih sebesar 30 persen.
“Saya sampaikan untuk menyediakan RTH publik sebesar 20 persen dan 10 persen untuk private itu sangat sulit dilakukan. Terlebih di Kota Tangerang yang lahannya juga sudah terbatas,” kata Arief.
Pernyataan itu dilontarkan Arief dalam Rapat Penjaringan Masukan Dalam Rangka Penyusunan Draft Rapermen Terkait Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beberapa waktu lalu.
Arief menyampaikan, sejumlah program untuk mengakomodir kebutuhan dan kondisi riil di wilayah terkait penyediaan RTH di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti mengakomodir ruang untuk inovasi teknologi contohnya keberadaan green roof dan vertikal garden sebagai RTH.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


