PAKUHAJI | TR.CO.ID

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada pesisir Utara kabupaten Tangerang melakukan Diskusi, Jum'at (18/6/21). Hal itu sebagai tindak lanjut Rencana penolakan Revisi UU Desa nomor 6 tahun 2014.

Diskusi yang di gelar secara marathon di saung Bang Dul, kampung rawa saban, desa surya bahari, kecamatan pakuhaji kabupaten tangerang itu dengan menerapakan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat.

Tajudin ketua Forum BPD Kecamatan Pakuhaji yang juga merupakan Inisiator diskusi mengatakan, bahwa acara diskusi tersebut sebagai tindak lanjut Rencana Penolakan Revisi UU Desa Nomor 6 tahun 2014.

"Dan hasil diskusi menyatakan penolakan tersebut tetap akan di lakukan dengan cara Audiensi atau berdialog langsung dengan DPRD Kabupaten Tangerang," tegas Aldo sapaan akrabnya.

Menurut nya, karena situasi masih Pandemi, tidak memungkinkan bila BPD harus melakukan aksi unjuk rasa (Unras).

"Apa lagi tingkat penularan covid 19 di kabupaten tangerang saat ini meningkat," tuturnya.

Ia menambahkan, walau pada prinsipnya itu baru usulan revisi dan belum di sahkan tetapi penolakan tersebut harus tetap di gaungkan.

"Karena ini menyangkut kedudukan BPD yang ada di pemerintahan desa," tukasnya.

Pantaun dilokasi, dalam diskusi itu turut hadir perwakilan BPD yang terbagi dalam beberapa kecamatan, semua nya di berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait rencana penolakan Revisi Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang akan di jadikan bahan aspirasi dan akan di sampaikan kepada legislatif di kabupaten tangerang. (fuad/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Dishub Tindak Kendaraan Pelanggar Perbup 47 (21-06-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 21-06-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

KELAPA DUA | TR.CO.ID

Dinas Perhuhungan Kabupaten Tangerang menjaring 25 jenis kendaraan dalam operasi penertiban dan penindakan terhadap pengemudi angkutan barang serta angkutan penumpang, bertempat di depan Kantor TMD Lippo Karawaci Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (17/06/21), lalu.

Kendaraan yang terjaring tersebut diantaranya telah habis masa uji berlaku trayek, muatan barang yang berlebih, jam operasional kendaraan bermuatan tambang, dan administrasi kelengkapan STNK dan SIM.

Untuk permasalahan kelengkapan administrasi pengemudi, Pemkab Tangerang telah menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Agus Suryana mengatakan Penertiban ini bertujuan untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Tambang (Pasir, Batu, Tanah).

"Hari ini Dishub Kabupaten Tangerang melakukan kegiatan operasi penertiban dan penindakan terhadap pengemudi angkutan barang dan angkutan penumpang. Ini juga bertujuan untuk menindaklanjuti Perbub Nomor 47 Tahun 2018," ucapnya

Ditambahkan, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Benny Purwana menjelaskan dalam operasi tersebut pihaknya telah bekerjasama dengan Polri, dan TNI guna meningkatkan sinegritas dalam menegakan pelanggaran.

Selain itu, kegiatan penertiban ini akan terus berlanjut kedepan khususnya di tahun 2021. Sebelumnya, Dishub Kabupaten Tangerang juga sudah melakukan penertiban kendaraan bermuatan barang dan penumpang selama 3 hari di wilayah Kecamatan Legok.

"Ada beberapa jenis pelanggaran yang kami tindak, mulai dari kendaraan yang melebihi muatan, kendaraan yang melanggar batas jam operasional, serta kendaraan yang masa uji keur dan trayeknya habis," lanjut Beny.

"Hari ini tercatat ada 25 jenis pelanggaran, mulai dari masa trayeknya habis, perihal kelebihan muatan barang, dan masalah jam operasional angkutan tambang. Untuk angkutan tambang karena pengemudi dapat menunjukkan surat surat, maka kita putar balik arah kendaraannya," pungkasnya kepada tim liputan Diskominfo Kabupaten Tangerang.

Senada dengan pernyataan tersebut, Kanit 1 Lantas Polsek Kelapa Dua, Ipda Tusino menjelaskan, dalam operasi ini polsek Kelapa Dua juga melakukan penertiban dan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas, mengingat masih ada saja pengemudi yang tidak tertib akan akan berkendara, sehingga dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.