SERANG | TR.CO.ID
Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang tengah menyelidiki dugaan adanya pelanggaran hukum dalam pengadaan alat rapid test di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang senilai Rp4,4 miliar pada tahun anggaran 2020. Pengadaan rapid test sejumlah 22.700 buah, dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 658 juta.
Dari data yang dihimpun, proyek tersebut dikerjakan oleh PT ZET. Dinkes Kota Serang melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) menunjuk perusahaan tersebut berdasarkan pertimbangan penawaran harga paling rendah, ketersediaan barang dan sistem pembayaran yang tidak harus bayar ditempat atau cash on delivery (COD).
Meski dianggap menawar harga terendah, namun PT ZET ternyata tidak mempunyai pengalaman usaha sejenis, gudang penyimpanan tenaga kerja dan transportasi. PT ZET diketahui sebagai perantara. Barang berupa rapid test dengan merk Star Diagnostic Plus Covid 19 atau Star D Plus tersebut ternyata dipesan kepada perusahaan PT DNR.
Belakangan diketahui, pengadaan alat rapid test dengan merk Star D Plus tersebut ternyata tidak masuk dalam rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional. Rekomendasi mereka hanya untuk merk Novel, Cellex g Sars, Viva Diag dan Gen Body. Alat rapid test merk Star D Plus tersebut diberikan PT DNR kepada PT ZET pada 7 Mei 2020.
Meski tidak masuk rekomendasi, namun PPK tetap menyetujui pengadaan barang tersebut. Dari uraian tersebut PT ZET dinilai sebagai perusahaan yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan sebagai penyedia jasa. Kendati dianggap tidak sesuai rekomendasi.
Namun PPK menyetujui pengadaan rapid test merk Star D Plus tersebut dengan alasan buatan Kanada yang tidak diragukan kualitasnya dan bukan buatan China. Selain itu, terdapat Surat Perhimpunan Dokter Spesialis Patklin Nomor: 181/PDS.PatKlin-Bdg/IV/2020 yang menjadi pertimbangan.
PT DNR diketahui sebagai perusahaan distribusi tunggal rapid test Star D Plus di Indonesia. Nilai transaksi PT DNR kepada PT ZET sebesar Rp 4,403 miliar. Dari transaksi tersebut BPK Perwakilan Banten menghitung keuntungan sebesar Rp658 juta PT ZET. Setelah serah terima barang antara Dinkes Kota Serang dengan PT ZET terdapat satu box alat rapid test yang tidak lengkap. Alat rapid test tersebut tidak dilengkapi buffer rapid test Covid-19.
Kajari Serang Supardi membenarkan jika pihaknya tengah melakukan pengumpulan data, dan berkas terkait pengadaan rapid test di Dinkes Kota Serang temuan BPK tersebut. “Sedang puldata (Pengumpulan Data) dan pulbaket (Pengumpulan Keterangan),” paparnya kepada media, kemarin.
Supardi menambahkan, pihaknya telah memanggil pihak yang berkaitan dengan pengadaan rapid test tersebut, dan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. “Masih mencari dokumen,” lanjutnya.
Sementara itu, Kadinkes Kota Serang Muhammad Iqbal mengaku telah dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang terkait pengadaan rapid test tersebut pada Jumat (25/6/2021) kemarin. “Iya hanya melakukan klarifikasi,” tegasnya.(adg/hel).
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
DPRD Banten Batalkan Pengadaan Kendaraan Dinas Camry (22-07-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 22-07-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
BANTEN | TR.CO.ID
Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 merencanakan pengadaan kendaraan dinas operasional (Camry) yang akan diperuntukan bagi pimpinan DPRD Provinsi Banten sebanyak empat unit. Namun karena kondisi Pandemi covid 19 yang hingga kini masih tinggi, rencananya pengadaan tersebut dibatalkan.
Hal itu dikatakan Plt Kabag Aspirasi dan Humas, H. Ibud Sihabudin, SE, M.AP kepada tangerangraya.co.id/ dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7).
Menurut H.Ibud, pagu anggaran tersebut sudah ditayangkan melalui SIRUP Pemprov Banten, rencana pengadaan tersebut untuk menunjang kelancaran tugas – tugas DPRD mengingat kendaraan saat ini sudah banyak kendala saat melakukan perjalanan perjalanan kedinasan. Sehingga perlu dilakukan penggantian, diketahui pengadaan tersebut direncanakan sejak tahun anggaran 2020.
" Rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut seharusnya pada triwulan ke satu akan tetapi pada saat ini pandemi covid 19 yang masih sangat tinggi kasus positif nya, sehingga pimpinan DPRD bersepakat untuk membatalkan rencana pengadaan kendaraan tersebut,karena prioritas utama adalah penangan covid 19, " ujar H.Ibud.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


