BANTEN | TR.CO.ID

Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 merencanakan pengadaan kendaraan dinas operasional (Camry) yang akan diperuntukan bagi pimpinan DPRD Provinsi Banten sebanyak empat unit. Namun karena kondisi Pandemi covid 19 yang hingga kini masih tinggi, rencananya pengadaan tersebut dibatalkan.

Hal itu dikatakan Plt Kabag Aspirasi dan Humas, H. Ibud Sihabudin, SE, M.AP kepada tangerangraya.co.id/ dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7).

Menurut H.Ibud, pagu anggaran tersebut sudah ditayangkan melalui SIRUP Pemprov Banten, rencana pengadaan tersebut untuk menunjang kelancaran tugas – tugas DPRD mengingat kendaraan saat ini sudah banyak kendala saat melakukan perjalanan perjalanan kedinasan. Sehingga perlu dilakukan penggantian, diketahui pengadaan tersebut direncanakan sejak tahun anggaran 2020.

" Rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut seharusnya pada triwulan ke satu akan tetapi pada saat ini pandemi covid 19 yang masih sangat tinggi kasus positif nya, sehingga pimpinan DPRD bersepakat untuk membatalkan rencana pengadaan kendaraan tersebut,karena prioritas utama adalah penangan covid 19, " ujar H.Ibud.

H.Ibud menjelaskan, untuk pengadaan kendaraan mobil dinas pimpinan DPRD tersebut bisa menunggu kondisi yang lebih memungkinkan lagi.

Untuk Tahun anggaran 2021, lanjut H.Ibud, bukan hanya kendaraan dinas saja yang menjadi target refocusing saat ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sekiranya dipandang bisa untuk ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya maka langsung dibatalkan dan masuk ke refocusing anggaran tahun 2021 ini.

" Pembatalan pengadaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD ini merupakan bentuk sense of crisis dimana saat ini kita sedang diuji menghadapi pandemi covid 19 ini yang hampir dua tahun melanda negara kita bahkan dunia, bukan karena adanya tekanan dari pihak manapun, " tegas H.Ibud.

" Mari kita bersama bergotongroyong membantu masyarakat khususnya provinsi Banten dalam penanganan covid 19 ini, DPRD Banten sangat konsen bagaimana penanganan pandemi ini agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Tak henti – hentinya selalu menghimbau kepada masyarakat agar tertib pada protokol kesehatan yang ketat," lanjut H.Ibud. (fuad/hel)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Gubernur Banten : Perlu Internalisasi Dan Pembiasaan Memakai Masker Terhadap Masyarakat (22-07-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 22-07-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

SERANG | TR.CO.ID

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat cukup efektif untuk mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat.

"Kegiatan masyarakat berkurang," tegasnya saat wawancara dengan sejumlah stasiun televisi dari Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang (Rabu, 21/7/2021).

Dikatakan, masyarakat Banten merupakan masyarakat religius dan mayoritas di pedesaan. Perlu internalisasi dan pembiasaan kepada masyarakat untuk memakai masker sebagai kebiasaan atau budaya baru.

"Ini perlu diinternalisasi melalui para tokoh agama dan tokoh masyarakat," tegas Gubernur.

Dikatakan, berdasarkan data Satgas Covid-19, Provinsi Banten masuk kategori patuh.

"Memang tidak sangat patuh, bukan kurang patuh," ungkap Gubernur.

"Data dari Satgas Covid-19, penting bagi kami untuk melakukan law enforcement. Dan ini akan kita lakukan terus-menerus," tambahnya.

Dijelaskan, Satgas Covid-19 Provinsi Banten memberikan sedikit kelonggaran kepada kelompok-kelompok marginal, kelompok tertentu.

"Kita tetap melakukan tindakan tegas, tapi persuasif," ungkap Gubernur.

"Kita berharap ada perubahan signifikan dengan sisa waktu yang ada," tambahnya.

Terkait bantuan sosial, Gubernur menjelaskan, untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sejak awal Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan Bantuan Sosial sebesar Rp 600 ribu per bulan kepada masyarakat terdampak selama tiga bulan.

"Kementerian Sosial juga sudah menggelontorkan, saling melengkapi. Saat ini Kepolisian memberikan bantuan beras dan ditambah TNI memberikan bantuan obat. Saling melengkapi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat," ungkap Gubernur.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.