TANGERANG | TR.CO.ID
Aktivis yang juga Pengamat kebijkan Publik Kota Tangerang, Ade Yunus meminta Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ( Baperjakat ) untuk segera mengisi kekosongan jabatan Camat Jatiuwung yang selama ini masih di Jabat oleh Pelaksana Tugas.
“Plt itu kewenanganya terbatas, tidak bisa mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, selain pelayanan jadi terhambat juga penanganan pandemi dibutuhkan keputusan secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Diketahui sejak Agianto Martioso Pensiun sebagai Camat Jatiuwung kemudian jabatan Camat diisi oleh Kabag Pemerintahan Gunawan Priahutama sebagai Pelaksana Tugas, tidak berselang lama kemudian pada tanggal April 2021 yang lalu Walikota Tangerang mengangkat Sekcam Neglasari, Edih,S.Sos sebagai Camat Jatiuwung namun kemudian Keputusan tersebut di tinjau ulang Kembali yang kemudian hanya diangkat sebagai Pelaksana Tugas.
“Kalau memang Plt yang sekarang sudah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yah segera di definitifkan saja, kalau memang belum yah segera diisi dengan pegawai yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut secara definitive, Camat itu kan kepanjangan tangan Kepala Daerah di Wilayah, nanti mengganggu pelayanan pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.(fuad)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
TRUTH : PPDB SMA/SMK Pemantik Persoalan Dikalangan Masyarakat. (12-08-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 12-08-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Wakil Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat, (LSM) Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) merillis keterangan Pers melalui Jupri Nugroho mengatakan, Persoalan PPDB tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten yang telah berlangsung, Sangat disayangkan menyisakan berbagai persoalan dikalangan masyarakat.
"Dari dugaan adanya Pungli, siswa titipan, dan hilangnya beberapa nama – nama siswa yang dinyatakan lolos,"ungkap Jupri Nugroho, Wakil Koordinator LSM – TRUTH Kamis (12/8/2021)
Jupri menyayangkan, Belum lagi Server Eror, Persoalan seperti ini terus berulang setiap tahun padahal anggaran pembuatan websitenya tentunya tidak murah, namun seolah – olah dibiarkan karena dianggap sudah biasa.
"Sudah menjadi rahasia umum kuota untuk para pejabat ataupun orang dekat para pejabat dan elit dapat mudah menitipkan sesuai dengan keinginan tanpa melalui prosedur yang seharusnya, dugaan transaksi terjadi diruang-ruang gelap, dugaan adanya pelicin sudah lumrah," beber aktivis Milenial asal Universitas UNPAM Tangsel itu.
Sambung Jupri, TRUTH melakukan Investigasi, memonitoring PPDB yang telah dilaksanakan beberapa pekan lalu serta pengawalan anggaran BOSDA dan BOSNAS Provinsi Banten agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan kami telah mengirimkan surat permohonan Informasi Publik.
"Kami telah mengirimkan surat Permohonan Informasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, karena selama ini kami melihat bahwa informasi-informasi yang menyangkut hal tersebut tidak di publikasi secara transparan melalui Website ataupun kanal yang mudah di akses oleh masyarakat,"ucap Nya
Ia menambahkan, kita tunggu penjelasan dari Pihak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Banten
"Surat Permohonan Informasi telah kami kirimkan ke Dinas terkait pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan Agenda No : 1407 semoga pihak Pemda Provinsi Banten dapat mentaati, UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Tentunya sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan, pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas. "Keempat kewajiban Badan Publik untuk meMbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi," tandas Nya.
Ditempat terpisah dihubungi melalui telepon dan konfirmasi melalui WhatsApp Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Provinsi Banten, Tabrani belum dapat memberikan keterangan (Man)
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


