SERANG | TR.CO.ID

Pemerintah Provinsi Banten berharap RUU HKPD (Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah) dapat berkontribusi terhadap pemerataan fiskal daerah, dimana perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dilakukan dalam RUU HKPD akan lebih fokus pada penguatan diskresi dan kewenangan perpajakan atau local taxing power, khususnya bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota.

"Di satu sisi, penerapan RUU HKPD diharapkan juga akan meningkatkan PAD netto Provinsi," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat menerima Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka komite tersebut menyusun pandangan terhadap RUU HKPD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (6/9). Rombongan Komite IV DPD RI sendiri langsung dipimpin ketuanya, Sukiryanto. Turut dalam rombongan, Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Terkait itu, Andika melanjutkan, Pemprov Banten berharap sosialisasi opsen (penambahan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada stakeholder agar tidak terjadi pemaknaan yang mengarah pada peningkatan pungutan

pajak. Pasalnya, lanjut Andika, dalam naskah RUU HKPD, opsen PKB dan BBNKB tidak menambah pungutan pajak, melainkan ketentuan opsen akan menggantikan skema bagi hasil yang selama ini berjalan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara pada opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), menurut Andika, lebih sesuai dengan UU Pemda yang menyebut pengawasan MBLB menjadi kewenangan Provinsi. "Ketentuan ini juga lebih sesuai dengan UU Minerba yang mengatur izin dan pengawasan minerba menjadi kewenangan Pusat lalu didelegasikan sebagian kepada Pemerintah Provinsi," imbuhnya.

Selanjutnya, kata dia, opsen PKB, BBNKB dan MBLB diharapkan akan meningkatkan sinergi pengelolaan pajak provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk pelaksanaan penagihan, pemeriksaan, dan pemeliharaan basis data pajak daerah. Dengan demikian, kata Andika, RUU HKPD diharapkan akan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan potensi daerah yang lebih luas.

Harapannya adalah Daerah lebih memiliki ruang fiskal untuk membiayai urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Lebih jauh Andika mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten berharap RUU HKPD mendukung program pemulihan

ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran terbuka, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

"Termasuk pembangunan sumber daya manusia di daerah," imbuhnya.

Karena itu, kata Andika, pengaturan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam RUU HKPD melalui DAK nonfisik khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bantuan operasional sekolah, peningkatan kapasitas UMKM, pemulihan sektor pariwisata, pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan angka tingkat pengangguran terbuka dapat terakomodir dalam RUU HKPD.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD Sukiryanto mengatakan RUU HKPD dipandang sudah dibutuhkan demi mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum (DAU).

"Sampai tahun ini, daerah yang punya pendapatan asli daerah sehingga tidak perlu DAU cuma 1, DKI Jakarta. Dengan RUU HKPD, pajak dan retribusi daerah diharapkan naik dan porsinya membesar," katanya.(wil/hel)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Wagub Andika: Rasio Ketergantungan di Banten 4 Tahun Mendatang Mendekati Angka Nasional (20-08-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 20-08-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

SERANG | TR.CO.ID

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, rasio ketergantungan di Provinsi Banten berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2025 akan mencapai 43,9 persen, atau mendekati proyeksi rasio ketergantungan Nasional periode 2028-2031 yang di angka 44 persen. Peningkatan perekonomian yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan ini merupakan hasil yang didapat Indonesia secara Nasional dari apa yang disebut sebagai bonus demografi.

“Bonus demografi itu kan potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur terdidik, dimana proporsi usia kerja lebih besar dari usia bukan usia kerja. Jadi semakin turun rasio ketergantungannya berarti semakin bagus perekonomiannya,” kata Andika dalam paparannya tentang Bonus Demografi pada kegiatan Program Aktualisasi Mahasiswa FISIP (Proaktif) yang digelar secara virtual oleh BEM FISIP Untirta sebagai pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru 2021 di fakultas tersebut, Jumat (20/8).

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.