SERPONG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten. MUI merupakan pembina dan pengayom masyarakat.
"MUI Provinsi Banten selalu menjadi mitra saya," ungkap Gubernur WH saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) V Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Tahun 2021 di Graha Widya Bhakti Puspitek Serpong, Kota Tangerang Selatan (Jum'at malam, 3/12/2021).
"MUI harus mengayomi dan membina masyarakat, termasuk menjembatani Pemerintah dengan masyarakat," tambahnya.
Ke depan, lanjut Gubernur WH, MUI menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan umat dari faham-faham dan ideologi yang tidak jelas.
Dikatakan, pihaknya tidak khawatir dengan perkembangan masyarakat karena semangat beragama masyarakat Banten cukup tinggi.
"Banten dikenal wilayah seribu kyai dan sejuta santri. Bagaimanapun ulama dan pemerintah tetap bisa bersatu," ungkap Gubernur WH.
"Yang pasti, sampai saat ini MUI setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan UUD 1945," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hasilnya sudah nyata, diantaranya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan Pencegahan Korupsi dari KPK hingga upaya membangun semangat keagamaan para Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui zakat dan sedekah.
Sementata itu Ketua MUI Provinsi Banten KH AM Romly dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten atas hibah tanah dan bangunan untuk kantor MUI Provinsi Banten.
Sebagai informasi, Musda merupakan forum tertinggi di MUI dan dilaksanakan 5 tahun sekali. Musda V MUI Provinsi Banten digelar pada tanggal 3 s.d 5 Desember 2021.
Musda yang diikuti oleh 167 peserta dari perwakilan MUI Pusat, MUI Provinsi Banten, utusan MUI Kabupaten/Kota itu mengambil tema "Memantapkan Peran MUI Melalui Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Mewujudkan Banten Yang Berakhlakul Karimah."
Turiut hadir : Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Plt. Sekda Provinsi Banten Muhtarom, Forkopimda Provinsi Banten, serta Forkopimda Kota Tangerang Selatan.(fj)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Gubernur : Karang Taruna Untuk Pembinaan Generasi Muda (09-12-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 09-12-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERANG | TR.CO.ID
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, Karang Taruna dibentuk dalam rangka tanggung jawab sosial untuk generasi muda. Generasi mendatang yang berbasis di Desa-Desa.
"Semangat muda harus selalu terpatri dalam jiwa kalian," ungkap Gubernur WH saat mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten periode 2020 – 2025 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (8/12/2021).
"Karang Taruna untuk membina generasi muda yang berbasis di Desa-Desa," tambahnya.
Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten periode 2020 – 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 247/Kep.288-Huk/2021 dengan Ketua Andika Hazrumy dan Sekretaris Gatot Yan S.
"Provinsi Banten sudah terbebas dari daerah tertinggal. Prestasi Provinsi Banten juga selalu masuk lima besar di tingkat nasional," ungkap Gubernur WH.
"Provinsi Banten sekarang sudah maju di bawah kepemimpinan WH – Andika. Insya Allah kami akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat," tambahnya.
Dikatakan, Karang Taruna turut mendukung Pemerintah untuk memberantas narkoba, stunting, dan masalah kesejahteraan sosial.
“Selamat kepada para Pengurus Karang Taruna, semoga bermanfaat. Ini adalah ibadah kita yang terbaik,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten periode 2020 – 2025 Andika Hazrumy mengungkapkan Karang Taruna menjadi mitra strategis pemerintah. Hal itu dibuktikan saat Provinsi Banten menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, Karang Taruna Provinsi Banten langsung membentuk Relawan Mikro Tingkat Desa/Kelurahan.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


