TANGERANG | TR.CO.ID

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Barhum Hs melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), kegiatan itu digelar di Gedung serba guna (GSG) Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Minggu (05/12/21).

Barhum mengatakan, dalam Raperda tersebut bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Tangerang utara yang saat ini akan mulai berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

"Oleh karena itu, pentingnya memiliki payung hukum yang jelas, saat ini sudah dilakukan Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala bagian peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten ini.

Barhum yang merupakan Politisi senior PDI Perjuangan ini menambahkan, jika sosialisasi tentu akan dilakukan masukan dari beberapa pihak yang ada, dengan begitu akan ada tahap selanjutnya adalah penyempurnaan.

"Jika tidak ada kendala paling cepat Raperda tersebut disahkan, tahun ini resmi berlaku, tentu kita ingin agar UMKM bisa maju dan berkembang," paparnya.

Perlindungan yang diharapkan dapat mencakup Perda ini diantaranya peningkatan kualitas produk, jaminan pasar dan peningkatan kualitas SDM.

Masih menurut Barhum, menghadapi maupun melihat pentingnya Raperda tersebut dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, baik sumber daya manusianya, sarana dan prasarana yang terbatas.

“Contoh, dia (pelaku UMKM) bikin kripik alat-alatnya kan pasti mempengaruhi mutu produk. Kalau di mini market ada standarnya baik dari sisi kemasannya maupun produknya,” imnuh Barhum.

Sementara itu Camat Sepatan Dadang Sudrajat yang hadir dalam sosialisasi perda tersebut mengapresiasi upaya Legislif provinsi banten.

"Alhamdulillah berkat suport dari Pak Bahrum selaku wakil DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, program ini terealisasi untuk masyarakat Pantura,” tukas Dadang. (ril/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Pemkab Tangerang Sambut baik, Hasil Kajian Ombudsman Banten (24-12-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 24-12-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TIGARAKSA | TR.CO.ID

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan kajian cepat (Rappid Assessment) terkait Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Tingkat Pemerintahan Desa diwilayah Provinsi Banten yang saat ini telah memperoleh hasil yang disusun melalui Laporan Hasil Analisis, bertempat di Kantor Bupati Tangerang (Kamis 23/12)

Telah dilakukan, penyampaian LHA tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang menjadi lokus kajian ini.

Laporan Hasil Analisis tersebut diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Eni Nuraeni.

Kepala Keasistenan PVL Adam Sutisnawinata dan Rizal Nurjaman Asisten Pencegahan Maladministrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Dedy Irsan menyampaikan, bahwa dari hasil kajian ini ditemukan bahwa hampir seluruh Desa yang didatangi oleh Ombudsman tidak memiliki unit pengelola pengaduan.

“ dari hasil kajian ini, ada beberapa temuan diantaranya Kantor Desa yang didatangi oleh Ombudsman sebagai sampel tidak memiliki unit pengelola pengaduan, tidak ada kanalnya tidak ada petugasnya dan tidak ada prosedur pengaduannya” Jelas Dedy.

Selanjutnya Dedy menyampaikan, bahwa sejatinya Pemerintah Desa merupakan instansi yang terdekat dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan harus sebaik mungkin, termasuk dalam penyediaan unit pengelolaan pengaduan juga dirasa sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa.

hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, serta lebih khusus diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.