BANTEN | TR.CO.ID
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten raih penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly di Kantor Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Jum’at, 10 Desember 2021 kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Septo Kalnadi.
Septo Kalnadi mengatakan, Pemprov Banten dinilai pemerintah pusat sudah melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM. Dan, sekarang sedang menjadi pilot projet bagi nasional.
Septo menjelaskan, kategori pemberian penghargaan dikaitkan dengan tema Peringatan Hari HAM sedunia, 10 Desember 2021, yaitu "Equality: Reducing Inequalities, Advancing Human Rights" atau "Kesetaraan: Mengurangi Ketidaksetaraan, Memajukan HAM"
Septo menuturkan, kaum marginal sangat rentan mengalami pelanggaaran HAM, yaitu penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan dan masyarakat adat. Banten meraih penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM karena sudah memberikan kesetaraan pelayanan kepada kelompok disabilitas, yaitu di Puskesmas Singandaru dan UPT Samsat Cikande.
Selanjutnya, Septo memaparkan tiga indikator utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penghargaan tersebut yakni aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, dan kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan.
Terkait aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, lanjut Septo, yang dinilai adalah sarana-prasarana yang aksesibel, toilet khusus penyandang disabilitas, lantai pemandu, maklumat pelayanan, ruang/loket/kotak pengaduan, informasi pelayanan publik, ruang laktasi/menyusui, ruang bermain anak, rambu-rambu kelompok rentan, alat bantu kelompok rentan, jalan landai, loket/layanan khusus lanjut usia/anak/ibu hamil/penyandang disabilitas, ruang tunggu dan layanan konsultasi.
Untuk kriteria petugas yang ramah dan siaga, yang dinilai yakni ketersediaan petugas yang siaga melayani. Sedangkan pada aspek kepatuhan adalah pejabat/pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan yang ada.(fj)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Provinsi Banten Raih Juara 2 Penilaian Kinerja Bidang Kebinamargaan Kementerian PUPR (21-12-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 21-12-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
JAKARTA | TR.CO.ID
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih Juara 2 Penilaian Kinerja Bidang Kebinamargaan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebinamargaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Puncak Peringatan Hari Jalan 2021 di Auditorium Kementerian PUPR Jl. Pattimura No. 20 Jakarta, Senin malam (20/12/2021).
Seusai menerima penghargaan, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku bangga dengan penghargaan yang diterima Pemprov Banten. Hal ini secara tidak langsung merupakan bentuk, pengakuan Pemerintah Pusat terhadap keberpihakan Pemprov Banten dalam melakukan berbagai pembangunan infrastruktur.
"Kami memang sejak awal sudah fokus dalam pembangunan infrastruktur sejak awal menjabat dan itu dijabarkan dalam bentuk visi misi," ujar Gubernur WH.
Mantan Walikota Tangerang dua periode itu juga mengaku dengan penghargaan yang diperoleh ini akan menjadi motivasi dirinya untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Ya, kita akan terus tingkatkan," imbuhnya.
Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PUPR kepada Pemprov Banten atas prestasinya meraih juara dua berupa bantuan program jembatan gantung sebesar Rp 6 miliar yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2022.
Bantuan program itu, dijelaskan Gubernur WH akan dibangunkan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Dua wilayah ini dinilai masih sangat banyak membutuhkan jembatan sebagai akses utama mobilitas masyarakat.
"Kita masih butuh banyak jembatan untuk di sana," ucapnya.
Sementara itu Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan, peringatan Hari Jalan Nasional ini akan rutin dilakukan setiap tanggal 20 Desember. Tanggal itu mengacu kepada awal tersambungnya Tol Trans Jawa yang menghubungkan antar wilayah di Pulau Jawa. Sehingga kemudian menjadi tema kali ini Mengelola Jalan Menyambung Negeri.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


