Pimpinan DPRD Banten menyampaikan dukungan terhadap rencana penyehatan Bank Banten setelah gubernur mengirim surat pada 16 Juni 2020. Surat tersebut memuat usulan konversi dana kas daerah senilai Rp1,9 triliun menjadi setoran modal.
Menurut penjelasan pimpinan dewan, usulan tertulis yang mereka terima membahas penambahan modal. DPRD menyatakan akan menangani rencana itu sesuai dengan kewenangannya.
Kilas balik liputan 2020: Pemerintahan dan layanan publik dan konteks daerah
Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.
DPRD tinjau saluran pengambilan air di Panunggangan Barat setelah laporan warga (11-06-2020)
Warga Panunggangan Barat menyampaikan kekhawatiran bahwa fasilitas pengambilan air milik PT Villa Mutiara Cibodas ikut memengaruhi banjir di lingkungan mereka. Anggota DPRD Kota Tangerang mendatangi lokasi di Kecamatan Cibodas pada malam 10 Juni 2020.
Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto mengatakan dewan akan meminta penjelasan pihak-pihak terkait, termasuk dinas teknis dan kecamatan. Kunjungan tersebut menindaklanjuti keluhan warga. Saat itu hubungan fasilitas dengan banjir masih perlu diperiksa.
Warga Desa Sukaharja ditemukan meninggal pada 16 Juni 2020 (17-06-2020)
Seorang warga berusia 25 tahun ditemukan meninggal di Kampung Waru Dua, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya. Seorang tetangga menyampaikan keterangan mengenai penemuan tersebut.
Kepala desa mengatakan belum mengetahui latar belakang kematian warganya. Dugaan tentang motif yang beredar saat itu belum mendapat konfirmasi.
Wahidin Halim mengusulkan konversi kas daerah untuk Bank Banten (19-06-2020)
Gubernur Banten Wahidin Halim mengusulkan agar Rp1,9 triliun kas daerah dikonversi menjadi penyertaan modal pada Bank Banten. Usulan Juni 2020 itu muncul saat pilihan masa depan bank, termasuk kemungkinan merger, sedang dibicarakan.
Wahidin menilai bank pembangunan daerah milik provinsi memerlukan penguatan modal. Angka Rp1,9 triliun merupakan nilai yang ia ajukan dalam rencana penyehatan.
Gubernur membuka kemungkinan Bank Banten beralih ke sistem syariah (20-06-2020)
Pada Juni 2020, Wahidin Halim menyampaikan arah yang ia inginkan untuk Bank Banten setelah kondisi bank membaik. Gubernur mempertimbangkan perubahan dari sistem konvensional ke perbankan syariah.
Pada saat pernyataan itu disampaikan, perhatian pemerintah provinsi masih tertuju pada usulan konversi kas daerah senilai Rp1,9 triliun. Peralihan sistem merupakan rencana lanjutan yang menurut Wahidin bergantung pada keberhasilan penyehatan bank.
DPRD Lebak mengusulkan jeda pembukaan gerai waralaba (22-06-2020)
Anggota DPRD Lebak meminta pemkab mempertimbangkan moratorium gerai Alfamart dan Indomaret. Mereka menyoroti pertumbuhan toko jaringan hingga pelosok dan laporan warga mengenai perizinan setempat.
Dewan juga meminta kejelasan mengenai kerja sama gerai dengan pelaku usaha kecil. Usulan tersebut ditujukan kepada pemerintah kabupaten pada Juni 2020.
Fraksi Demokrat Banten mendukung usulan modal untuk bank daerah (22-06-2020)
A. Jazuli Abdillah, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Banten, menyampaikan dukungan terhadap konversi Rp1,9 triliun kas daerah menjadi penyertaan modal Bank Banten. Ia menilai pilihan itu sesuai dengan upaya mempertahankan bank milik provinsi.
Dalam pernyataannya pada Juni 2020, Jazuli menempatkan pengawasan DPRD sebagai bagian dari proses penyehatan. Sikap fraksinya disampaikan di tengah pembahasan usulan Gubernur Wahidin Halim.
Mahasiswa menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja ke DPRD Banten (15-10-2020)
Puluhan mahasiswa dalam Aliansi Persatuan Banten Melawan mendatangi gedung DPRD provinsi untuk memprotes UU Cipta Kerja. Mereka juga menyoroti prioritas pemerintah saat pandemi.
Dalam tanggapan pada Oktober 2020, persoalan kewenangan daerah untuk menolak kebijakan nasional menjadi bagian pembicaraan dengan massa.
Ade Hidayat mendukung usulan daerah otonom Cilangkahan (18-10-2020)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat menyatakan dukungan terhadap pemekaran Cilangkahan dari Kabupaten Lebak. Sikap itu ia sampaikan pada 16 Oktober 2020.
Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Lebak tersebut, Cilangkahan merupakan salah satu usulan daerah otonom baru yang perlu mendapat perhatian di Banten.
Pembahasan upah minimum Tangsel 2021 berlanjut ke gubernur (08-11-2020)
Pembahasan Dewan Pengupahan Tangsel belum menghasilkan kesepakatan antarpihak. Pada November 2020, unsur pemerintah memilih usulan kenaikan 3,33 persen, sementara Apindo Banten menyampaikan sorotan atas rekomendasi tersebut.
Dinas ketenagakerjaan menyebut bahan pembahasan akan dilaporkan kepada wali kota. Keputusan akhir mengenai UMK berada pada Gubernur Banten.
Pimpinan DPRD Banten menanggapi rencana kelas tatap muka di dua kabupaten (16-11-2020)
Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati menyatakan dukungan untuk mempertimbangkan kelas tatap muka di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang. Ia merujuk perubahan status zona pandemi saat itu.
Pendapat tersebut disampaikan pada November 2020 dalam pembahasan kebijakan pendidikan. Pembukaan kelas tetap menjadi keputusan yang harus dipertimbangkan pemerintah.


