TANGERANG | TR.CO.ID

Sebanyak 28 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang terima Surat Keputusan (SK). Pemberian petikan SK tentang pengangkatan CPNS tersebut, diserahkan langsung oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang digelar di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Pasar Lama, Kota Tangerang, Rabu (6/4/22).

Pada kesempatan tersebut, Zaki mengatakan tujuan perekrutan CPNS dari PKN STAN ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ASN yang memiliki kebutuhan dan keahlian di bidang keuangan negara.

Zaki juga berharap dengan adanya aparatur dari lulusan PKN STAN ini, akan semakin mempercepat terwujudnya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tangerang yang transparan, akuntabel dan berkualitas.

“Tunjukkan kinerja yang terbaik serta patuhi dan ikuti seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tumbuhkan kedisiplinan dan juga etos kerja yang tinggi karena kalian merupakan generasi muda yang sejalan dengan reformasi birokrasi di bidang keuangan daerah, sesuai dengan hasil kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kementerian Keuangan RI,” kakanya.

Zaki berharap dengan telah disahkan saudara-saudara sebagai bagian dari birokrasi PNS di Kabupaten Tangerang ini bisa menjadi energi baru yang positif dan ikut berperan juga berkiprah dalam menjalankan roda pemerintahan Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Sementara, Hendar Herawan selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang mengatakan, penempatan lulusan PKN STAN ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian kerjasama tahun 2021.

“Kerjasama ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengusulan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang kebutuhan lulusan PKN STAN yang diajukan kepada kementerian keuangan dan ditetapkan kebutuhan yaitu oleh Kementerian PANRB,” jelasnya.

Menurut Hendar, kualifikasi pendidikan CPNS PKN STAN yang ditempatkan di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan sebanyak 28 orang. Kualifikasi pendidikan CPNS tersebut antara lain: D3 Kebendaharaan Negara sebanyak 2 orang, D3 Pajak sebanyak 20 orang, D3 PBB/Penilai sebanyak 2 orang, dan D3 Akuntansi sebanyak 4 orang.

Untuk penempatan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, mereka ditempatkan di BPKAD sebanyak delapan orang.

"Dengan rincian, pengelola anggaran dua orang, pengelola laporan keuangan dua orang, pengelola keuangan dua orang dan pengelola barang milik daerah dua orang. Selanjutnya sebanyak 20 orang lainnya ditempatkan di Bapenda dengan rincian pengelola data penagih pajak 10 orang dan pengelola pajak daerah 10 orang," tukas Hendar. (fj/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Soal Dirut Perumda NKR, Finny Dipilih Hasil Wawancara dengan Nilai Tertinggi (18-04-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 18-04-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGERANG | TR.CO.ID

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) penjaringan kandidat calon Direktur Utama (Dirut) Perumda Niaga Kerta Raharja Moch. Maesyar Rasyid menjelaskan terkait sosok Finny Widiyanti yang dijadikan pemimpin bisnis sentra pasar-pasar tradisional di Kabupaten Tangerang. Penetapan tersebut sudah mengikuti prosedur sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

Maesyal mengatakan, bahwa tiga orang peserta calon dirut PD Pasar NKR yang telah disampaikan, di laporkan kepada Bupati selaku KPM. Pansel menyampaikan secara Abjad tiga orang tersebut yakni Abdul Haris, Ahmad Humaidi, Finny Widiyanti.

"Tiga peserta tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk di tetapkan, tapi kan penetapan itu setelah mendapatkan tes akhir pelaksanaan wawancara secara bergilir oleh Pak Bupati selaku KPM, dan disaksiskan oleh kita semua, secara normatif yang dilaksanakan dan itu aturan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. yang mengatur seperti itu, bahwa Pemerintah Daerah harus memilih satu dari tiga orang yang disampaikan oleh Pansel," terang Maesyal Rasyid kepada Harian Tangerang Raya, Senin (18/4/22).

"Kalau dibilang apakah nomor satu itu diserta merta, kalau menurut aturan Pemendagri Nomor 37 Tahun 2018 itu tidak serta merta, karena ke tiganya di sampaikan kepada Pak. Bupati itu yang di wawancarakan. Dan Pak Bupati memilih mentapkan satu dari tiga orang tersebut," sambung pria yang akarab disapa Rudi Maesyal ini.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.