TANGSEL | TR.CO.ID

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) angkat bicara terkait longsor yang terjadi di Taman Jaletreng 2, Serpong. Saat ini, proses perbaikan tanah longsor dan fasilitas publik yang rusak sudah selesai dikerjakan PT Adli Urdha, mengingat proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan kontraktor.

Kepala Bidang SDA pada DSDABMBK Kota Tangsel, Eka Pribawa mengatakan ada sejumlah kerusakan di Taman Jaletreng 2 akibat curah hujan tinggi dan angin kencang pada 14 Maret 2022 itu. Kerusakan antara lain terjadi pada tiga penutup atap pergola pecah dan tertiup angin kencang, penurunan tanah di area jogging track sepanjang 110 meter dan rusaknya saluran di sebelah jogging track sepanjang 60 meter.

"Semua sudah diperbaiki oleh pelaksana (PT Adli Urdha), karena masih masa pemeliharaan pelaksana (kontraktor). Perbaikan meliputi perbaikan 3 penutup atap pergola yang pecah diselesaikan selama 1 minggu, perbaikan penurunan tanah di area jogging track sepanjang 110 meter selama 2 minggu dan perbaikan saluran di sebelah jogging track sepanjang 60 meter selama 2 minggu," kata Eka menjelaskan.

Sementara soal longsor yang terjadi di lokasi, Eka mengaku bahwa lereng yang longsor tersebut memang belum dianggarkan untuk diturap pada Tahun Anggaran 2021 lalu. "Tahun ini (2022) rencananya dianggarkan," kata dia.

Eka meyakini bahwa sejumlah kerusakan di Taman Jaletreng 2 bukan disebabkan oleh unsur kelalaian pembangunan.

Kepala DSDABMBK Kota Tangsel, Robbi Cahyadi menambahkan Taman Jaletreng 2 ini bakal melengkapi sejumlah ruang terbuka hijau yang menjadi program Pemkot Tangsel.

"Harapannya, taman yang berlokasi di Serpong ini bakal diterima masyarakat sebagai tempat berkumpul dan berkegiatan," tandasnya.

Aam, salah seorang warga Serpong mengaku keberadaan Taman Jaletreng 2 bakal menambah ruang terbuka bagi masyarakat. Terlebih, Taman Jaletreng 1 diakuinya sudah cukup bagus buat warga.

Perlu diketahui, pembangunan Taman Jaletreng 2 ini mendapat pendampingan Tim Probity yang terdiri dari unsur Inspektorat Kota Tangsel dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten. (rid/hel)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Pemkot Tangsel Segera Patok Tarif Bagi Perusahaan Jaringan Telekomunikasi (15-07-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 15-07-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGSEL | TR.CO.ID

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) segera patok tarif bagi perusahaan jaringan telekomunikasi atau provider. Tarif retribusi atau sewa barang milik daerah berlaku bagi setiap proyek galian kabel internet bawah tanah.

“Karena nanti ada sewa BMD juga retribusi sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2021,” ungkap Kepala Seksi Perencanaan Penataan Jalan, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangsel, Ramdan Arafat, Kamis (14/7/2022).

Diutarakan, pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi juga ada yang mengatur utilitas. Selama Kota Tangsel terbentuk diakuinya ada mengeluarkan rekomendasi teknis kegiatan pemasangan kabel internet.

Sejak pandemi Covid-19 terjadi, klaim Ramdan, pihaknya hanya mengeluarkan dua rekomendasi proyek galian kabel internet bawah tanah. Surat rekomendasi jelas mengatur apa yang harus dilaksanakan dan dijaga seperti kedalaman galian dan lain sebagainya.

“Sementara ini tidak ada yang kita pungut. Cuma mengeluarkan surat rekomendasi teknis pelaksanaan,” klaimnya.

Di lokasi yang sama, Asisten Manajer Perawatan Telkom Area Jakarta Selatan, Sudarmanto mengaku, pihaknya tidak merasa keberatan atas rencana pungutan tarif retribusi galian kabel internet bawah tanah. Meski demikian rencana tersebut belum positif.

“Nanti masih ada negosiasi minta penurunan. Keberatan sih enggak, cuman kalau bisa turun,” katanya.

Sudarmanto bilang, di DKI Jakarta tarif retribusi yang dipatok untuk setiap proyek galian kabel bawah tanah sebesar Rp 70 ribu per meter. (rdw/ka6/ris)

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.